Anggaran Subsidi Listrik 2027 Naik, Tarif Non-Subsidi Ada Penyesuaian

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah merancang anggaran subsidi listrik senilai Rp 130,1 triliun pada 2027. Nilai itu naik sekitar 17,84% dibanding outlook realisasi nan termuat dalam APBN 2026 senilai Rp 110,4 triliun.

"Anggaran Subsidi Listrik direncanakan sebesar Rp130.108,8 miliar alias meningkat 17,8 persen andaikan dibandingkan dengan outlook tahun 2026," sebagaimana tertera dalam arsip Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, dikutip Minggu (16/8/2026).

Pemerintah mengungkapkan, peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi.

Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lain oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, perubahan nilai minyak mentah (ICP) akibat bentrok geopolitik global, dan peningkatan produksi pada pembangkit gas.

Seiring dengan meningkatnya anggaran subsidi listrik pada 2027, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik pada 2027 dengan memberikan kepada golongan nan berhak.

Golongan pengguna nan berkuasa dikelompokkan ke dalam golongan rumah tangga, upaya dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi sesuai izin nan bertindak dan juga dengan memandang status kesejahteraan masyarakat.

"Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan DTSEN," dikutip dari arsip terbaru itu.

Kebijakan ini pun menurut pemerintah juga bakal disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pengguna nonsubsidi.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mendorong transisi daya nan lebih efisien dan setara dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Pemerintah memastikan bakal konsisten mengurangi akibat emisi melalui penerapan pemanfaatan daya bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi daya dari pemanfaatan daya nan berbasis fosil menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

"Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan beragam aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan keahlian fiskal," tulis pemerintah dalam arsip RAPBN 2027.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]