Apakah Cukup Ubah Nama Bank Daerah?

Ilustrasi(MetroTVnews.com/Dok istimewa)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Jakarta pada momentum HUT ke-498 Jakarta tahun lalu. Pertaruhan nama tersebut sekaligus ujian untuk memandang keahlian bank wilayah apakah bisa mendefinisikan ulang perannya. Pasalnya Jakarta juga bakal berubah status tak lagi menyandang ibu kota negara.  

Pramono sendiri secara tegas menyebut perubahan itu sebagai awal dari fase baru transformasi. 

“Perubahan call name ini menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah nan lebih modern, ahli dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional,” ujarnya tahun lampau dalam aktivitas peluncuran rebranding nama dan logo baru di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Minggu (22/6).

Pernyataan tersebut penting. Sebab selama ini Bank DKI hidup dalam ekosistem nan relatif nyaman. Sebagai bank pembangunan wilayah terbesar di Indonesia, sebagian besar bisnisnya ditopang oleh ekosistem Pemerintah Provinsi Jakarta, ASN, BUMD, hingga beragam program jasa publik.

Jakarta sedang berubah

Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menempatkan kota ini pada babak baru. Jakarta tidak lagi hanya berfaedah sebagai pusat pemerintahan, melainkan didorong menjadi kota global, pusat perdagangan, jasa, keuangan, dan bisnis. 

Hal tersebut menuntut Bank Jakarta juga kudu bertransformasi. Karena itu, pergantian nama menjadi Bank Jakarta sebenarnya menyimpan pesan simbolik nan kuat. 

Jika sebelumnya identitas ‘DKI’ melekat pada struktur birokrasi pemerintahan daerah, maka nama ‘Jakarta’ membawa beban nan jauh lebih besar. Ia merepresentasikan sebuah kota nan mau bersaing di tingkat global.

Pramono apalagi menyebut nama baru itu sebagai representasi ambisi kolektif penduduk Jakarta untuk mempunyai bank nan mencerminkan identitas kota sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.  

Publik Bukan Percaya Logo

Tetapi sejarah industri perbankan mengajarkan satu perihal sederhana, kepercayaan tidak dibangun melalui logo. Kepercayaan dibangun melalui pelayanan.

Publik tentu tetap mengingat beragam gangguan jasa nan pernah dialami Bank DKI dalam beberapa tahun terakhir. 

Karena itu tantangan terbesar Bank Jakarta bukanlah memperkenalkan warna baru alias semboyan baru, melainkan membuktikan bahwa transformasi betul-betul terjadi di level operasional.

Nasabah tidak bakal menilai bank dari kreasi Monas nan sekarang menjadi logo perusahaan. Nasabah menilai dari perihal nan jauh lebih sederhana: apakah aplikasi melangkah normal, apakah transaksi lancar, apakah jasa digital dapat diakses kapan saja, dan apakah duit mereka aman.

Kesadaran itulah nan tampaknya mau ditegaskan Pramono ketika dia secara terbuka memberi sasaran IPO kepada jejeran dewan dan komisaris.

“Saya menugaskan kepada jejeran Direksi dan Komisaris Bank Jakarta untuk segera naik tingkat. Caranya dengan IPO,” kata Pramono saat peluncuran identitas baru Bank Jakarta.  

Target IPO nan dipatok pada 2026 bukan sekadar agenda korporasi. IPO adalah ujian sesungguhnya bagi tata kelola perusahaan

Pasar modal tidak mengenal romantisme daerah. Investor tidak membeli saham lantaran kebanggaan terhadap Jakarta. Mereka membeli saham lantaran percaya terhadap kualitas manajemen, keahlian keuangan, manajemen risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan.

Karena itu, ketika Pramono menegaskan bahwa Bank Jakarta kudu menjadi ‘bank profesional’ dan ‘bank nan betul-betul dipercaya publik’, sesungguhnya dia sedang mengingatkan bahwa transformasi tidak boleh berakhir pada aspek kosmetik.  

Pesan serupa juga datang dari Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo. Menurutnya, perubahan nama dan logo merupakan ‘penanda transformasi strategis’ nan mencerminkan arah baru, semangat baru, dan komitmen baru kepada masyarakat.  

Di sinilah relevansi Bank Jakarta bagi masa depan kota ini menjadi sangat penting. Jakarta bakal menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan nan semakin besar. 

Transportasi publik, hunian, pengendalian banjir, transformasi digital, hingga pengembangan area ekonomi baru memerlukan support sektor finansial nan kuat. Sebagai BUMD strategis, Bank Jakarta mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu mesin pembiayaan pembangunan perkotaan.  

Jika Bank Jakarta sukses memperkuat tata kelola, mempercepat transformasi digital, memperluas pedoman nasabah, dan membangun kepercayaan publik, maka rebranding ini bakal dikenang sebagai titik kembali krusial dalam sejarah perusahaan.

Sebaliknya, jika perubahan hanya berakhir pada pergantian papan nama instansi bagian dan warna identitas korporasi, maka publik bakal melihatnya sebagai proyek kosmetik nan mahal tanpa makna strategis.

Pada akhirnya, masyarakat tidak memerlukan bank nan sekadar berganti nama. Masyarakat memerlukan bank nan bisa tumbuh berbareng Jakarta. Dan di situlah ujian terbesar Bank Jakarta dimulai. 

Tidak Cukup Narasi Kota Global

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo dalam forum Jakarta Future Festival beberapa waktu lampau menawarkan narasi nan terdengar menjanjikan. 

Bank Jakarta mau beralih bentuk menjadi financial operating system bagi ibu kota, bukan sekadar penghimpun biaya dan menyalurkan kredit. 

Visi tersebut selaras dengan cita-cita Jakarta sebagai kota global. Masalahnya, Jakarta pun hari ini tidak sedang kekurangan visi, melainkan eksekusi.

Selama bertahun-tahun, Badan Usaha Milik Daerah kerap melahirkan semboyan baru setiap pergantian kepemimpinan. Ada nan berbincang transformasi, digitalisasi, inovasi, hingga kolaborasi. 

Namun di lapangan, masyarakat lebih sering berhadapan dengan jasa nan belum sepenuhnya efisien, birokrasi nan tetap berbelit, dan faedah nan belum terasa merata. Karena itu, publik berkuasa mempertanyakan, apa nan membedakan transformasi Bank Jakarta kali ini dengan slogan-slogan sebelumnya.

Agus mengakui tetap banyak penduduk Jakarta nan belum masuk ke sistem finansial formal. Pengakuan itu justru menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Bank Jakarta tetap sangat besar. 

Sulit membayangkan sebuah bank wilayah menjadi ‘sistem operasi finansial kota’ ketika tetap ada sebagian masyarakat nan apalagi belum tersentuh jasa finansial dasar.

Persoalan nan dihadapi penduduk juga jauh lebih kompleks daripada sekadar akses rekening bank. Pelaku UMKM kesulitan memperluas pasar, generasi muda semakin mustahil membeli rumah, sementara investasi tetap menghadapi tantangan kepastian izin dan birokrasi. 

Ingat, semua itu bukan persoalan nan dapat diselesaikan hanya dengan aplikasi digital alias penyaluran kredit.

Karena itu, pendapat bahwa Bank Jakarta bakal menjadi penghubung seluruh ekosistem pembangunan kudu dibuktikan melalui langkah konkret. 

Berapa banyak UMKM nan betul-betul naik kelas? Berapa banyak family muda nan sukses mempunyai rumah melalui skema pembiayaan Bank Jakarta? Berapa nilai investasi nan betul-betul sukses difasilitasi? Tanpa parameter nan jelas, konsep financial operating system berisiko hanya menjadi istilah nan terdengar modern, tetapi susah diukur dampaknya.

Di sisi lain, pernyataan Agus bahwa BUMD tidak boleh memilih antara untung dan pelayanan publik patut diapresiasi. Selama ini BUMD memang sering terjebak pada dua kutub ekstrem. 

Ketika terlalu mengejar laba, kegunaan pelayanan publik memudar. Sebaliknya, ketika hanya berorientasi pada pelayanan, perusahaan kehilangan daya tahan finansial dan akhirnya kembali berjuntai pada suntikan modal pemerintah.

Namun keseimbangan itu hanya dapat dicapai andaikan tata kelola perusahaan betul-betul sehat. Bank Jakarta kudu membuktikan bahwa untung diperoleh dari ekspansi upaya nan produktif, bukan lantaran berjuntai pada biaya pemerintah wilayah alias transaksi rutin birokrasi. Transformasi baru bakal berarti andaikan bank bisa memperluas pedoman pengguna dari masyarakat dan pelaku usaha, bukan sekadar memperbesar nomor aset di atas kertas.

Yang juga perlu diwaspadai adalah euforia digitalisasi. Teknologi memang mempercepat pelayanan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan. Digitalisasi tanpa literasi, tanpa pemerataan akses, dan tanpa pendampingan justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Kelompok masyarakat nan paling memerlukan jasa finansial bisa menjadi pihak nan paling tertinggal.

Jakarta memang sedang berlari menuju kota global. MRT terus berkembang, area upaya bertambah modern, dan beragam jasa publik semakin terdigitalisasi. Namun ukuran kota dunia tidak hanya dilihat dari megahnya prasarana alias canggihnya teknologi. Kota dunia juga kudu bisa menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh warganya.

Di sinilah ujian terbesar Bank Jakarta. Menjadi katalisator pembangunan tidak cukup diwujudkan melalui pidato nan inspiratif alias semboyan nan menarik. Bank Jakarta kudu bisa menunjukkan bahwa transformasi nan digaungkan betul-betul mengubah kehidupan masyarakat, terutama mereka nan selama ini susah mengakses pembiayaan, pasar, maupun kesempatan ekonomi.

Pada akhirnya, publik tidak bakal mengingat istilah financial operating system. Publik hanya bakal mengingat satu hal: apakah Bank Jakarta betul-betul mempermudah hidup warga, alias sekadar mengganti bahasa tanpa mengubah kenyataan. Bagi BUMD nan mengelola duit publik, bukti selalu lebih krusial daripada narasi. (P-1)