AS Bilang Begini-Iran Bilang Begitu, Perdamaian Ternyata Masih Jauh

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan Iran menghadapi tenggat waktu kurang dari 60 hari untuk mencapai kesepakatan tenteram permanen nan diharapkan dapat mengakhiri perang sekaligus menyelesaikan sengketa mengenai program nuklir Teheran. Namun, menjelang pemisah waktu tersebut, kedua negara tetap berbeda pandangan mengenai penyelenggaraan kesepakatan sementara nan dicapai bulan ini.

Perbedaan itu apalagi terlihat dari pernyataan masing-masing pihak mengenai kelanjutan perundingan. Washington menyatakan pembicaraan bakal segera berjalan di Qatar, sementara Teheran menegaskan tidak ada agenda negosiasi dengan AS dalam waktu dekat.

Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah persoalan utama juga belum menemukan titik temu. Mulai dari pengaturan pelayaran di Selat Hormuz, masa depan persediaan uranium Iran nan diperkaya pada tingkat tinggi, hingga bentrok nan tetap berjalan di Lebanon tetap membayangi upaya menuju kesepakatan tenteram permanen.

Seorang negosiator senior Iran, Kazem Gharibabadi, apalagi mengakui proses diplomasi tetap berada dalam situasi nan rumit. "Situasinya sensitif dan kompleks," tulis Gharibabadi melalui platform X pada Senin.

Saling Bantah soal Jadwal Negosiasi

Dilansir The Associated Press, Selasa (30/6/2026), perbedaan sikap paling nyata muncul mengenai agenda perundingan berikutnya. Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran telah meminta pertemuan baru.

"Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu bakal berjalan besok di Doha!" tulis Trump melalui media sosial pada Senin.

Namun, pemerintah Iran langsung membantah pernyataan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan tidak ada agenda perundingan.

"Tidak ada pertemuan perundingan dengan pihak Amerika Serikat di tingkat apa pun nan dijadwalkan berjalan dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Meski demikian, kedua negara tetap mempunyai sasaran untuk mencapai kesepakatan tenteram permanen sekitar pertengahan Agustus. Perjanjian tersebut juga diharapkan mencakup penyelesaian sengketa mengenai program nuklir Iran nan selama ini menjadi salah satu sumber ketegangan terbesar antara kedua negara.

Sebelum perundingan tingkat tinggi digelar kembali, pembicaraan teknis nan melibatkan diplomat tingkat lebih rendah diperkirakan bakal dilakukan terlebih dahulu. Pakistan, nan berbareng Qatar menjadi mediator utama dalam proses diplomasi tersebut, menyatakan pembicaraan bakal kembali dimulai pada Selasa.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada Fox News bahwa utusan unik AS Steve Witkoff berbareng Jared Kushner, menantu Trump, sedang menuju Qatar untuk berjumpa delegasi Iran. Menurutnya, negosiasi teknis juga bakal berjalan di sela-sela pertemuan tersebut.

Beberapa jam kemudian, media pemerintah Iran mengutip Baghaei nan mengatakan delegasi mahir Iran memang bakal berangkat ke Qatar pada pekan ini. Namun, menurutnya, tidak ada agenda pertemuan dengan pejabat AS.

Banyak Isu Belum Terselesaikan

Jalan menuju kesepakatan permanen tetap panjang lantaran beragam rumor substansial belum sukses diselesaikan.

Selain pembahasan mengenai Selat Hormuz, kedua negara juga tetap kudu merundingkan pemberian pengecualian hukuman terhadap Iran serta masa depan stok uranium Iran nan telah diperkaya hingga tingkat tinggi.

Kesepakatan sementara nan telah dicapai sebelumnya juga mengharuskan seluruh pertempuran dihentikan sebelum negosiasi lanjutan dapat dilaksanakan.

Namun setelah saling melancarkan serangan sepanjang akhir pekan, Iran pada Minggu menakut-nakuti bakal melakukan "penghentian total" terhadap proses perundingan.

Pada Senin, situasi tampak mulai mereda setelah kedua belah pihak menghentikan serangan mereka. Meski begitu, Teheran tampaknya tetap menunggu untuk memastikan apakah penghentian pertempuran tersebut betul-betul bakal bertahan.

Selat Hormuz Masih Jadi Titik Panas

Selat Hormuz menjadi salah satu rumor nan paling susah diselesaikan. Menurut kesepakatan sementara, jalur pelayaran internasional tersebut semestinya telah kembali dibuka untuk aktivitas kapal-kapal komersial.

Namun Iran tetap menegaskan bahwa pengelolaan selat tersebut berada di bawah kewenangannya.

"Setiap upaya untuk membentuk pengaturan baru alias terpisah dari sistem nan saat ini dijalankan oleh Republik Islam Iran hanya bakal menimbulkan komplikasi lebih lanjut, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan tingkat ketegangan," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Selama bentrok berlangsung, Selat Hormuz menjadi salah satu kartu tawar terkuat Iran. Sebelum perang pecah, sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas bumi melewati jalur tersebut.

Kesepakatan sementara mengatur bahwa Iran kudu segera memfasilitasi kembali pelayaran komersial melalui selat nan berada di antara Iran dan Oman itu. Iran juga diperbolehkan bekerja sama dengan Oman serta negara-negara Teluk Persia lainnya dalam mengelola jalur pelayaran sesuai norma internasional nan menjamin kebebasan navigasi.

Meski demikian, Teheran menegaskan seluruh kapal kudu tetap menggunakan jalur nan ditetapkan pemerintah Iran dan berkoordinasi dengan otoritas setempat.

Iran juga menolak jalur pelayaran baru nan diawasi AS dan melintasi wilayah Oman. Perselisihan mengenai rute tersebut menjadi pemicu bentrok militer sepanjang akhir pekan.

Seorang pejabat AS nan enggan disebutkan namanya mengatakan pemerintahan Trump beranggapan kedua negara sekarang sama-sama mulai meredakan ketegangan sehingga kapal-kapal dapat kembali melintas secara bebas melalui Selat Hormuz.

Meski aktivitas pelayaran telah mulai pulih, jumlah kapal nan melintas tetap berada di bawah kondisi sebelum perang.

Konflik Lebanon Ikut Menghambat

Hambatan lain datang dari Lebanon. Iran menegaskan seluruh pertempuran kudu dihentikan dan Israel wajib menarik seluruh pasukannya dari Lebanon sebelum pembahasan rumor lain dilanjutkan.

Namun posisi tersebut bertentangan dengan sikap Israel maupun Hizbullah.

Pemimpin Hizbullah Naim Kassem mengatakan kelompoknya bakal tetap melawan pendudukan Israel di wilayah Lebanon selatan. Ia juga menilai mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan perlucutan senjata Hizbullah merupakan "usulan nan sangat berbahaya."

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya bakal tetap berada di Lebanon selatan "hingga Hizbullah dan seluruh organisasi teroris lainnya telah dilucuti persenjatannya, serta hingga tidak ada lagi ancaman terhadap Israel nan berasal dari Lebanon."

Situasi makin rumit lantaran terdapat dua jalur diplomasi nan berbeda. Iran menilai kesepakatan sementara dengan AS mewajibkan gencatan senjata penuh di Lebanon dan penarikan seluruh pasukan Israel.

Sebaliknya, kesepakatan lain nan dimediasi AS antara pemerintah Lebanon dan Israel justru memperbolehkan pasukan Israel tetap berada di Lebanon selatan hingga Hizbullah sukses dilucuti.

Hizbullah tidak ikut dalam perundingan tersebut dan telah menolak kesepakatan itu.

Hingga kini, Israel menegaskan pasukannya bakal tetap berada di Lebanon selatan sampai ancaman Hizbullah betul-betul dihilangkan. Sementara itu, pemerintah Lebanon dinilai tidak mempunyai keahlian untuk melucuti senjata Hizbullah secara paksa.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]