AS-Israel Mendadak Kompak dengan Rusia-Iran, Lawan Dunia soal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (29/7/2026) lampau telah melakukan pemungutan bunyi untuk sebuah resolusi nan mewajibkan pemerintah di seluruh bumi mengambil tindakan nan lebih kuat terhadap perubahan iklim. Pemungutan bunyi tersebut berhujung dengan diloloskannya resolusi melalui 141 bunyi support dan 28 bunyi abstain.

Dalam proses pemungutan bunyi resolusi tidak mengikat ini, Amerika Serikat dan Israel tiba-tiba menunjukkan sikap kompak dengan Rusia serta Iran untuk menjadi 8 negara nan memberikan penolakan. Negara lain nan turut memberikan bunyi menentang inisiatif suasana tersebut adalah Belarus, Arab Saudi, Yaman, dan Liberia.

Resolusi ini pada dasarnya mendukung pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2025 nan menyatakan bahwa kelalaian negara terhadap komitmen suasana adalah tindakan melanggar hukum. Keputusan tersebut juga menyebut bahwa negara-negara pelanggar berpotensi diwajibkan bayar reparasi penuh kepada negara-negara nan dirugikan.

Penolakan ini sejalan dengan sikap negara-negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar nan secara rutin menentang sistem apa pun untuk memaksa mereka bayar tukar rugi kepada korban gangguan iklim. Rusia sendiri merupakan salah satu penghasil emisi dunia tertinggi, dengan pangsa emisi historis maupun saat ini berada di kisaran lima persen.

Ironisnya, penolakan Rusia ini terjadi di tengah kondisi suhu domestik mereka nan mengkhawatirkan. Tahun 2025 baru saja tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah pencatatan suasana Rusia.

Wakil Perwakilan AS untuk PBB, Tammy Bruce, secara terbuka menyampaikan penolakannya terhadap pengesahan resolusi tersebut.

"Terdapat tuntutan politik nan tidak layak mengenai bahan bakar fosil dan topik suasana lainnya," kecam Tammy Bruce.

Di sisi lain, misi diplomatik Rusia untuk PBB belum memberikan komentar publik apa pun mengenai hasil pemungutan bunyi ini.

Negara kepulauan Pasifik, Vanuatu, menjadi pelopor utama dalam memimpin kasus di ICJ sekaligus mendorong resolusi Majelis Umum PBB tersebut. Namun, AS dilaporkan sempat bermanuver mendesak beragam pemerintah untuk menekan Vanuatu agar menarik inisiatif iklimnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres langsung memuji resolusi tersebut dalam pernyataan resminya pada hari Rabu. Ia turut mengapresiasi kepemimpinan para pemimpin negara kepulauan dan generasi muda nan kejernihan moralnya dinilai telah membantu membawa bumi pada momen berhistoris ini.

"Ini adalah penegasan nan kuat terhadap norma internasional, keadilan iklim, sains, dan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari krisis suasana nan semakin meningkat," ujar Antonio Guterres.

Meski sukses disahkan, teks akhir resolusi nan diadopsi ini sebenarnya telah diubah secara signifikan setelah melalui negosiasi sengit antarnegara. Isu perubahan suasana pada akhirnya tetap dikesampingkan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional alias industri di banyak negara.

Pada draf akhirnya, resolusi ini menyambut baik pendapat ICJ sebagai kontribusi otoritatif untuk memperjelas norma internasional nan bertindak saat ini. PBB juga menyerukan kepada seluruh negara personil untuk mematuhi tanggungjawab mereka masing-masing dalam melindungi suasana global.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]