AS Mulai Kepung Mitra Dagang Iran Lewat Dolar, Ini Korban Pertamanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) mulai memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran dengan membidik negara-negara nan tetap menjadi mitra jual beli Teheran. Irak sekarang menjadi salah satu contoh gimana Washington dapat memanfaatkan kekuasaan sistem finansial berbasis dolar untuk menekan negara nan tetap terhubung dengan Iran.

Melansir Reuters, Rabu (26/8/2026), Washington telah menjatuhkan hukuman terhadap sejumlah bank Irak nan dituduh melakukan upaya dengan Iran. AS juga sebelumnya menghentikan pengiriman duit tunai US$500 juta alias sekitar Rp8,85 triliun ke Irak dan menangguhkan sebagian kerja sama keamanan sebagai bagian dari tekanan terhadap Baghdad.

Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan negara nan memberikan "jalur kehidupan" ekonomi kepada Iran bakal menghadapi akibat berat. Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8/2026) juga mengumumkan serangkaian hukuman baru terhadap Iran dan mengatakan negara-negara nan terus berbisnis dengan Teheran dapat menjadi sasaran, meski belum menyebut nama negara secara spesifik.

Irak menjadi sasaran nan relatif mudah lantaran ketergantungannya terhadap sistem finansial AS. Sejak invasi 2003, Washington mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan minyak Irak dalam dolar, terutama melalui Federal Reserve Bank of New York.

Irak juga mempunyai lebih dari US$100 miliar (sekitar Rp1.770,3 triliun) persediaan nan tersimpan di AS, sehingga akses terhadap sistem finansial tersebut menjadi sangat krusial bagi Baghdad.

Tekanan AS telah meningkatkan biaya dan akibat transaksi finansial Irak dengan Iran. "Negara-negara seperti China alias Turki mempunyai ekonomi nan lebih besar dan ruang lebih luas untuk menahan tekanan. Irak mempunyai lebih sedikit pengganti dan ketahanan finansial nan jauh lebih lemah," ujar Neil Quilliam, peneliti Chatham House.

Namun, strategi tersebut belum bisa memutus hubungan ekonomi Irak dengan Iran. Perdagangan kedua negara mencapai lebih dari US$10miliar (sekitar Rp177 triliun) pada 2025, sementara Irak juga bayar sekitar US$4 miliar-US$5 miliar alias Rp70 triliun-Rp88,4 triliun per tahun untuk pasokan gas Iran nan digunakan dalam pembangkit listrik.

Tom Keatinge, Direktur Centre for Finance and Security di Royal United Services Institute, menilai Irak selama ini menjadi jalur krusial bagi Iran untuk menghindari sanksi.

"Seiring semakin tertekannya hubungan Iran dengan sistem finansial internasional, kerentanan nan ada bakal semakin dimanfaatkan," katanya. Menurutnya, sistem perbankan dan sektor finansial informal Irak bakal menghadapi tekanan nan semakin besar.

Meski demikian, Washington juga menghadapi dilema lantaran tekanan terhadap mitra jual beli Iran dapat menimbulkan akibat lebih luas terhadap sistem finansial global. Bessent pun mengakui kekhawatiran tersebut saat ditanya kenapa AS belum secara terbuka menargetkan negara-negara tertentu.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]