Babak Kedua Pendidikan Tinggi NU

Eko Ernada
Wakil Rektor UNU Kalimantan Timur

DALAM dua dasawarsa terakhir, Nahdlatul Ulama (NU) sukses mencatatkan capaian nan patut diapresiasi dalam bagian pendidikan tinggi. Di beragam wilayah lahir Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) nan menjadi bagian dari ikhtiar memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kehadiran NU dalam ruang akademik. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa NU tidak lagi hanya menjadi kekuatan pendidikan berbasis pesantren, tetapi juga mulai membangun injakan nan lebih kokoh di ranah pendidikan tinggi.

Namun, setiap fase pertumbuhan selalu membawa tantangan baru. Organisasi nan sukses melakukan ekspansi pada akhirnya bakal dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan konsolidasi. Pada titik inilah PTNU tampaknya sedang berada. Tantangan terbesar PTNU ke depan bukan lagi mendirikan kampus baru alias membuka program studi baru, melainkan membangun sistem nan bisa menjaga kualitas, keberlanjutan, dan arah pengembangan seluruh jaringan pendidikan tinggi NU.

Persoalan ini sering kali luput dari perhatian. Diskusi mengenai PTNU umumnya berkisar pada akreditasi, jumlah mahasiswa, alias capaian administratif lainnya. Padahal, persoalan nan jauh lebih mendasar adalah gimana PTNU dikelola sebagai sebuah sistem pendidikan tinggi. Pertanyaan tentang siapa nan mengambil keputusan, gimana relasi antara badan penyelenggara dan ketua universitas, gimana otonomi akademik dijaga, gimana kepemimpinan dipersiapkan, dan gimana mutu dijamin secara berkepanjangan justru jarang menjadi bagian dari agenda strategis.

Padahal, pengalaman beragam perguruan tinggi menunjukkan bahwa reputasi akademik tidak lahir semata-mata dari kualitas individu, tetapi dari kualitas institusi. Universitas nan unggul bukan dibangun oleh rektor nan hebat, melainkan oleh tata kelola nan bisa melahirkan banyak pemimpin dahsyat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, tata kelola bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan fondasi nan menentukan apakah sebuah perguruan tinggi bisa bertahan, berkembang, dan beradaptasi menghadapi perubahan.

Di sinilah saya memandang perlunya menggeser langkah pandang terhadap PTNU. Selama ini, PTNU lebih sering dipahami sebagai kumpulan perguruan tinggi nan masing-masing berkembang sesuai kapabilitas dan dinamika lokal. Cara pandang tersebut tidak sepenuhnya keliru lantaran setiap PTNU memang mempunyai sejarah, karakter, dan tantangan nan berbeda. Namun, jika orientasi pembangunan hanya bertumpu pada masing-masing institusi, maka potensi besar nan dimiliki jaringan PTNU sebagai sebuah ekosistem tidak bakal pernah terwujud.

Yang dibutuhkan bukanlah penyeragaman, melainkan sebuah arsitektur tata kelola nan memungkinkan keberagaman tersebut bergerak menuju tujuan bersama. Arsitektur ini bukan berfaedah mengurangi otonomi perguruan tinggi, tetapi menyediakan kerangka nan jelas mengenai prinsip tata kelola, pembagian kewenangan, standar mutu, sistem akuntabilitas, kaderisasi kepemimpinan, hingga pola kerjasama antarkampus. Dengan demikian, PTNU tidak lagi berkembang sebagai lembaga nan melangkah sendiri-sendiri, melainkan sebagai bagian dari satu sistem pendidikan tinggi NU nan saling memperkuat.