Bansos Tepat Sasaran Berkat Data yang Terhubung

Agen Perlinsos membantu penduduk lansia di Desa Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melengkapi info mereka.(Dok.Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah)

MASIH ada cerita tentang support sosial nan diterima penduduk mampu, sementara mereka nan betul-betul memerlukan justru terlewat. Persoalan itu bukan semata soal penyaluran, melainkan berasal dari info nan belum sepenuhnya jeli dan terhubung.

Melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, pemerintah membangun sistem nan mengintegrasikan info dari beragam lembaga untuk memastikan penerima support dapat diverifikasi secara lebih akurat. Dengan info nan saling terhubung, proses penyaluran bansos menjadi lebih transparan, lebih cepat, dan semakin tepat sasaran sehingga support betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

Perubahan itu mulai dirasakan di lapangan. Di Desa Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi, pendamping Perlinsos Sucipto mengatakan sistem baru membikin proses verifikasi penerima support jauh lebih objektif. Data penduduk tidak lagi hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga diverifikasi melalui integrasi dengan beragam instansi, seperti perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, hingga PLN.

Sistem tersebut membantu mengurangi kesalahan nan selama ini kerap menjadi sorotan. Warga nan mempunyai aset namun tetap tercatat sebagai penerima support dapat teridentifikasi, sementara masyarakat nan sebelumnya belum masuk dalam pedoman info sekarang mempunyai kesempatan lebih besar memperoleh haknya sesuai kondisi ekonomi nan sebenarnya.

Digitalisasi juga menghadirkan transparansi dalam setiap tahapan verifikasi. Ketika ditemukan perubahan kondisi ekonomi maupun kepemilikan aset, info dapat diperbarui sehingga penyaluran support lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Meski demikian, transformasi ini bukan tanpa tantangan. Di sejumlah wilayah, keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital tetap menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, kehadiran pemasok Perlinsos menjadi bagian krusial dari proses transformasi tersebut. Mereka membantu masyarakat, terutama golongan lanjut usia, melakukan pendaftaran, pembaruan data, hingga memastikan seluruh proses melangkah dengan baik.

Pendampingan itu dirasakan langsung oleh Hairul, penduduk Desa Segobang. Tahun ini, keluarganya untuk pertama kali tercatat sebagai penerima support sosial setelah info mereka masuk dalam sistem Perlinsos Digital.

Bagi Hairul, support tersebut bukan sekadar tambahan penghasilan. Bantuan itu membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan balitanya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika info semakin akurat, support mempunyai kesempatan lebih besar untuk sampai kepada family nan betul-betul membutuhkan.

Di kembali perubahan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkedudukan menyediakan sistem integrasi info nan menjadi fondasi Perlinsos Digital. Data dari Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, Korlantas, BPJS, serta beragam kementerian dan lembaga dipadukan menjadi referensi verifikasi bagi petugas di lapangan.

PERBAIKAN TATA KELOLA
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar memindahkan proses manual ke aplikasi digital.

“Ini adalah perbaikan tata kelola untuk memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan support tepat sasaran. Peran Komdigi di sini adalah menyediakan jasa mengenai data,” ujarnya.

Dengan sistem nan terintegrasi, proses verifikasi penduduk sekarang dapat dilakukan jauh lebih sigap dibanding sebelumnya. Bahkan, proses pendaftaran dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit andaikan tidak terdapat sanggahan alias perubahan data.

Keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi gambaran bahwa transformasi digital tidak hanya menghadirkan jasa nan lebih modern, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketika info semakin jeli dan terhubung, support sosial tidak lagi sekadar disalurkan, melainkan betul-betul sampai kepada mereka nan paling membutuhkan.

KUNCI KEADILAN
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi kunci mewujudkan keadilan penyaluran support sosial (bansos) kepada masyarakat.

"Kami datang ke Surabaya untuk memandang secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, ialah Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial nan sangat besar betul-betul menjangkau sasaran secara tepat dan adil, kata Qodari dikutip dari Antara.

Qodari nan meninjau langsung penyelenggaraan program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (28/7), mengatakan besarnya anggaran perlindungan sosial nan mencapai sekitar Rp1.300 triliun alias nyaris 30 persen dari APBN kudu diiringi sistem nan bisa menjamin penyaluran support secara setara bagi seluruh masyarakat.

Menurut dia, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah krusial pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran support melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi info lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan penyaluran bansos selama ini tetap menghadapi persoalan, antara lain adanya penduduk nan tidak berkuasa tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat nan layak justru belum teterdata.

Oleh lantaran itu, dia berambisi digitalisasi dapat memastikan proses pendataan dan penetapan penerima support dilakukan berasas info nan objektif sehingga support diterima penduduk nan betul-betul berhak. "Kami memandang pelaksanaannya sudah nyaris selesai. Insya Allah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala family di Surabaya sudah terdaftar," katanya.

Hingga 28 Juli 2026, Kota Surabaya menjadi wilayah dengan capaian pendataan tertinggi, ialah mencapai 99,82% dari total 1.001.688
kepala family (KK). Qodari mengapresiasi kerjasama beragam perangkat wilayah nan dinilai membikin proses pendataan melangkah sigap dan efektif.

Dari hasil pendataan, ditemukan sekitar 25 ribu KK nan sebenarnya tidak berkuasa menerima bansos dan sekitar 51 ribu KK baru nan berkuasa menerima bantuan.

"Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK nan selama ini harusnya dapat bansos tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," katanya.

Qodari meyakini sistem digital tersebut bakal menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus memastikan anggaran perlindungan sosial tersalurkan kepada masyarakat nan memenuhi syarat. (FL/Ant/E-2)