Baru Tembus 102.900 Unit, Penyaluran FLPP 2026 Dikejar

Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.(Dok. BP Tapera)

PENYALURAN Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026 tetap menghadapi tantangan. Hingga 16 Juli 2026, realisasi KPR subsidi baru mencapai 102.900 unit, sementara pemerintah menargetkan penyaluran tahun ini bisa melampaui capaian 2025 nan mencapai lebih dari 278.000 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, memasuki pertengahan tahun, BP Tapera kudu mempercepat penyaluran agar tidak tertinggal dari pencapaian tahun sebelumnya.

"Per hari ini 102.900 unit. Ini sudah bulan Juli. Jadi BP Tapera punya tantangan berat untuk bisa melewati tahun lalu," kata Maruarar saat meresmikan instansi baru BP Tapera di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Menurut Maruarar, program FLPP telah melangkah sejak 2010. Hingga 2023, realisasi penyaluran tertinggi tercatat sekitar 229.000 unit, sebelum melonjak menjadi lebih dari 278.000 unit pada 2025.

"Sampai 2023, penyaluran terbesar 229.000 unit. Baru satu tahun Presiden Prabowo menjabat, terjadi lompatan menjadi 278.000 unit pada 2025," ujarnya.

Untuk mengejar capaian tersebut, pemerintah bakal kembali menggelar rapat Komite Tapera pada 23 Juli 2026 guna mengevaluasi kesiapan BP Tapera dalam mempercepat penyaluran rumah subsidi.

"Kalau tidak siap, kita sudah rapat dan bakal rapat lagi minggu depan. Saya minta betul-betul disiapkan. Kantornya saya lihat bagus, jadi saya berambisi kinerjanya lebih bagus," tegasnya.

Maruarar juga meminta seluruh jejeran BP Tapera bekerja lebih keras dan terus melakukan terobosan tanpa mengabaikan tata kelola nan baik.

"Ini bukan waktunya kita santai-santai. Ini waktunya bekerja keras, membikin terobosan sesuai tata kelola," katanya.

Dalam kesempatan nan sama, Maruarar meresmikan instansi baru BP Tapera nan sekarang berlokasi di Gedung Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat. Menurutnya, perpindahan instansi kudu menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, BP Tapera memegang peran strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pengelolaan dan penyaluran biaya FLPP. Karena itu, lembaga tersebut diharapkan semakin andal dengan tata kelola nan transparan, akuntabel, serta bisa memperkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan perpindahan instansi bukan sekadar perubahan letak kerja, melainkan bagian dari strategi memperkuat keahlian organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun mitra kerja.

"Kami mau memastikan setiap proses penyaluran pembiayaan perumahan melangkah semakin cepat, transparan, dan memberikan faedah nan semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru.

Ia mengungkapkan, hingga 15 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 101.978 unitdengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,67 triliun. Selain itu, terdapat 25.599 unit nan tetap berada dalam beragam tahapan proses, mulai dari pembangunan, persetujuan kredit, hingga janji angsuran nan belum dicairkan.

Menurut Heru, capaian tersebut menunjukkan kerjasama antara pemerintah, BP Tapera, bank penyalur, dan developer terus melangkah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pihaknya optimistis sasaran penyaluran FLPP 2026 dapat tercapai melalui penguatan kerja sama dengan seluruh mitra.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, BP Tapera berbareng Kementerian PKP tengah mempersiapkan janji massal dan serah terima kunci sekitar 62.530 unit KPR Sejahtera FLPP nan dijadwalkan berjalan pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kegiatan itu bakal melibatkan sekitar 200 debitur nan datang langsung di letak dan 62.330 debitur secara daring dari 36 provinsi melalui 43 bank penyalur KPR Sejahtera FLPP.

Akad massal tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah percepatan penyaluran rumah subsidi sekaligus memperkuat kerjasama pemerintah, perbankan, dan developer dalam mendukung sasaran Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Z-10)