Berantas Sindikat TPPO, Sahroni Nilai Perlu Langkah Luar Biasa

ilustrasi TPPO.(MI)

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri berbareng Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat koordinasi dan mengambil langkah luar biasa untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurutnya, praktik pengiriman pekerja migran secara terlarangan tetap menjadi persoalan serius nan kudu ditangani secara menyeluruh, mulai dari penegakan norma terhadap sindikat hingga penguatan sistem pengawasan dan tata kelola penempatan pekerja migran.

“Belakangan saya banyak membaca dan menerima laporan soal TPPO nan semakin mengkhawatirkan. Modusnya makin rapi, korbannya terus bertambah. Ini kudu jadi perhatian serius. Saya mendukung penuh Kapolri, Menteri Pelindungan Pekerja Migran, dan Dirjen Imigrasi untuk mengambil langkah luar biasa membongkar sindikatnya sampai ke akar, jangan berakhir di perekrut lapangan saja,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Menurut Sahroni, pemberantasan TPPO juga kudu dibarengi dengan pembenahan sistem penempatan pekerja migran agar masyarakat semakin mudah mengakses jalur resmi dan tidak terjebak jaringan ilegal.

“Penegakan norma kudu melangkah beriringan dengan perbaikan tata kelola. Permudah jalur resmi, tutup celah pungutan liar, dan perketat pengawasan di setiap pintu keluar negara," katanya.

"Negara kudu datang melindungi pekerja migran dari awal proses keberangkatan, lantaran mereka berangkat untuk mencari kehidupan nan lebih baik, menyumbang devisa negara, bukan untuk menjadi korban mafia perdagangan orang,” tutup Sahroni. (Ant/P-3)