Bina Marga Minta Anggaran Rp89,07 T Buat Bangun-Rehabilitasi Ini Itu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung pencapaian rencana kerja tahun 2027. Jumlah ini mencakup support manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program prasarana konektivitas sebesar Rp84,07 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Roy Rizal menuturkan, berasas surat Menteri PPN Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian dan Lembaga dan DAK Tahun 2027, Pagu Indikatif Tahun 2027 Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun alias 39,97% lebih mini dibandingkan alokasi tahun 2026.

"Selanjutnya, agar penyelenggaraan tugas dan kegunaan dapat melangkah optimal, Ditjen Bina Marga telah mengusulkan usulan tambahan. Melalui surat Menteri PU pada Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas, tanggal 22 Mei 2026, perihal kemanfaatan Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," ungkap dia dalam Agenda Komisi V DPR RI RDP dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (1/7/2026).

Sebagai catatan, surat berbareng Pagu Indikatif alias SBPI dari Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan telah mengatur porsi anggaran berasas sumber pendanaan termasuk shopping wajib nan berkarakter mengikat untuk support Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan pembayaran wajib.

Mengacu pada SBPI tersebut, Pagu Indikatif Tahun 2027 Ditjen Bina Marga tercatat sebesar Rp29,24 triliun nan kemudian dialokasikan untuk program support manajemen sebesar Rp2,54 triliun alias 5,68% serta program prasarana konektivitas sebesar Rp 26,70 triliun alias 91,32%.

"Jadi berasas Pagu Indikatif, berasas SBPI tersebut, sudah ditentukan alokasi Rp29 triliun tersebut. Sumber pendanaan program prasarana konektivitas terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp11,78 triliun, SBSN sebesar Rp12,15 triliun, serta PLN dan RMP sebesar Rp2,76 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, sumber pendanaan dari rupiah murni nan tercatat sebesar Rp 11,78 triliun bakal dimanfaatkan untuk support PKPN Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dengan alokasi sebesar Rp4,24 triliun serta pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selain itu, sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Selain itu, anggaran Kementerian PU juga dialokasikan untuk kelanjutan proyek multiyears contract (MYC), penggantian biaya talangan pembebasan tanah, pembangunan jembatan gantung, aktivitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional.

Meski begitu, anggaran preservasi jalan nasional pada pagu sugestif hanya mencapai sekitar Rp1,07 triliun.

Roy juga mengungkapkan, keterbatasan anggaran membikin sejumlah proyek MYC baru nan dibiayai dari rupiah murni belum dapat dialokasikan. Saat ini, Ditjen Bina Marga memberikan prioritas sementara untuk penyelesaian proyek bentuk MYC nan memasuki tahun terakhir penyelenggaraan dan proyek nan berasal dari SBSN.

Dia melanjutkan, jika tidak terdapat tambahan anggaran pada pembahasan berikutnya, maka Kementerian PU terpaksa mengambil langkah berupa rasionalisasi program. Hal ini bakal berakibat adanya sejumlah proyek nan bakal mengalami perpanjangan masa penyelenggaraan dan penyelesaiannya berpotensi tertunda.

Kondisi ini berpotensi membikin sasaran peningkatan konektivitas jalan nasional pada 2027 melangkah lebih lambat dari rencana awal.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]