BPK Soroti 6 Tantangan Menuju Government 5.0 demi Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Pelaksana tugas Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan tata kelola finansial bisa menjadi fondasi dalam mencapai Indonesia Emas 2045, khususnya nan berbasis ESG dan Government 5. Hal itu disampaikannya pada aktivitas Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, serta Barantin Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.

"Pemeriksaan laporan finansial (LK) merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah duit negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola Keuangan Negara dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana melalui keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Dia menuturkan, corak tata kelola tersebut tercermin dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sumber Daya Kementerian dan Lembaga, mulai dari Keuangan Negara, SDM, Aset, Kebijakan, maupun Sumber Daya lainnya harusnya bisa memberikan faedah nyata bagi negara dan masyarakat.

Baca juga: Putusan MK Soal Kerugian Negara Dinilai Buka Peluang Grasi hingga Amnesti bagi Terdakwa Berbasis Audit BPKP

Dia menerangkan, peningkatan kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang kudu jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola nan akuntabel. Dia menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju Government 5.0, ialah model pemanfaatan kepintaran buatan (Artificial Intelligence), untuk kajian data, dan kerjasama lintas sektor nan berpusat pada masyarakat, lingkungan dan keberkelanjutan.

Dia meyakini, kedua model tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan. Paling tidak terdapat enam tantangan dalam perjalanan mewujudkan Governmnet 5.0 ialah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi info pemerintah, keterbatasan talenta Artificial Intelligence, integritas tata Kelola nan tetap rendah, kapabilitas SDM nan tetap perlu ditingkatkan, dan rumor keamanan siber dan kolaborasi.