BPS Jelaskan soal Desil dalam DTSEN

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti(Antara)

ISTILAH desil semakin sering terdengar dalam pembahasan mengenai sejumlah kebijakan dan program pemerintah. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman info berbareng turut membikin istilah tersebut semakin dikenal masyarakat.

Meski demikian, desil tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran langsung mengenai kondisi ekonomi suatu keluarga. Desil pada dasarnya menunjukkan ranking kesejahteraan sebuah family dibandingkan dengan family lainnya.

Karena berkarakter relatif, family nan berada pada desil nan sama belum tentu mempunyai tingkat penghasilan, kepemilikan aset, maupun pengeluaran nan serupa. Dengan kata lain, kesamaan desil tidak berfaedah kondisi ekonomi antar family juga sama.

Dalam DTSEN, family ditempatkan dalam suatu pemeringkatan berasas sejumlah karakter sosial dan ekonomi. Hasil pemeringkatan tersebut kemudian dibagi ke dalam 10 kelompok, dengan masing-masing golongan mencakup sekitar 10% keluarga.

Desil 1 menggambarkan golongan nan mempunyai tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 merupakan golongan dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi, family nan berada di desil 3 berfaedah menempati golongan ketiga dalam pemeringkatan nan terdiri dari 10 kelompok.

Kepala Badan Pusat Statiatik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, nomor desil semestinya dipahami sebagai posisi suatu family dalam pemeringkatan, bukan sebagai nomor nan secara langsung menggambarkan kondisi ekonominya.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu family dibandingkan family lainnya berasas beragam karakter sosial ekonomi. Karena itu, nomor desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujar Amalia, ditulis Minggu (23/8).

Dengan pemahaman tersebut, desil tidak bisa disamakan dengan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, ataupun kekayaan. Penetapannya juga tidak hanya merujuk pada jumlah penghasilan nan diterima sebuah keluarga.

Sejumlah aspek sosial ekonomi dinilai secara bersamaan, mulai dari keadaan tempat tinggal, sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, jenis bahan bakar memasak, kepemilikan aset, penggunaan serta daya listrik, susunan personil keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.

Artinya, tidak ada satu parameter nan secara berdikari menentukan seorang family berada pada desil tertentu. Misalnya, mempunyai kendaraan tidak serta-merta menempatkan sebuah family pada desil tertentu. Hal serupa bertindak untuk pekerjaan, kapabilitas listrik, pendidikan, maupun kepemilikan aset tertentu.

Dalam menentukan ranking kesejahteraan, DTSEN menerapkan pendekatan statistik Proxy Means Test (PMT). Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berasas beragam kondisi sosial ekonomi nan dapat diamati.

PMT juga banyak diterapkan di beragam negara, khususnya dalam situasi ketika info mengenai pendapatan alias konsumsi rumah tangga susah diperoleh secara komplit maupun diverifikasi secara menyeluruh.

Melalui pendekatan ini, sejumlah karakter family dianalisis secara berbarengan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif. Oleh karena itu, perubahan hanya pada satu aspek belum tentu membikin posisi sebuah family beranjak dari satu desil ke desil lainnya.

Data desil dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan sasaran alias prioritas program. Namun, keberadaan seseorang alias family pada desil tertentu tidak secara otomatis menjadikannya penerima support tertentu.

Setiap program pemerintah mempunyai persyaratan dan sistem penetapan penerima nan berbeda. Karena itu, info mengenai desil perlu digunakan berasas tujuan serta patokan dari masing-masing program.

Peringkat desil sebuah family bukanlah sesuatu nan berkarakter permanen. Posisi tersebut dapat berubah ketika kondisi sosial ekonominya mengalami perkembangan dan kedudukannya berubah dibandingkan family lainnya.

Namun, perubahan pada satu kondisi saja tidak serta-merta mengubah desil. Hal itu lantaran penentuan ranking tetap memperhitungkan beragam karakter secara bersamaan.

DTSEN juga diperbarui secara berkala agar pemeringkatan nan dihasilkan tetap menggambarkan kondisi masyarakat. Pembaruan memanfaatkan beragam sumber, termasuk info administrasi, sensus dan survei, info terbaru dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan langsung di lapangan (ground check), dan laporan masyarakat melalui saluran nan tersedia.

Hingga 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 tercatat memuat 290,13 juta perekaman perseorangan dan 95,98 juta perekaman keluarga. Data tersebut terus disempurnakan sehingga info nan menjadi dasar kebijakan pemerintah dapat semakin sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terbaru.

Masyarakat nan mendapati adanya ketidaksesuaian info mengenai dirinya alias keluarganya juga mempunyai kesempatan untuk mengusulkan perbaikan melalui sistem usul dan sanggah.

Sejumlah sarana dapat digunakan untuk menyampaikan pembaruan tersebut, seperti Cek Bansos melalui situs maupun aplikasi, SIKS-NG lewat operator desa alias kelurahan, serta Cek DTSEN. Meski demikian, pengajuan perubahan info tidak berfaedah ranking desil bakal langsung berubah.

Informasi nan diajukan masyarakat bakal menjadi bahan dalam proses pemutakhiran info dan penghitungan kembali. Penentuan akhir posisi desil tetap mengikuti info serta metode nan berlaku.

"BPS berbareng kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan info diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya juga menjadi bagian krusial dari proses tersebut," pungkas Amalia. (E-4)