Bukan Rp10.000/Liter, Ternyata Segini Harga Asli BBM Pertalite

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia selama ini terus memberikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) seperti jenis Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi. Subsidi nan dikucurkan negara untuk BBM tersebut tidak lain agar masyarakat nan kurang bisa bisa membeli BBM dengan nilai terjangkau dibanding nilai keekonomian nan sebenarnya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjelaskan bahwa selisih nilai tersebut menjadi beban nan kudu ditanggung negara melalui APBN. Pemerintah kudu menutupi selisih antara nilai jual di dalam negeri dengan nilai asli, sehingga beban anggaran negara menjadi semakin berat.

Eddy membeberkan, nilai original Pertalite mencapai Rp 16.100 per liter, namun setelah disubsidi negara maka saat ini Pertalite dijual seharga Rp 10.000 per liter. Sementara itu, Solar subsidi nan nilai aslinya Rp 12.000 per liter hanya dibanderol Rp 6.800 per liter di pasaran.

"Hari ini kita subsidi, Biosolar kita harganya jika Ibu Bapak beli, Biosolar Rp 6.800. Berapa nilai produksinya? Rp 12.000 keekonomiannya. Kita beli Pertalite Rp 10.000, dimanapun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp 16.100," katanya dalam aktivitas Coffee Morning CNBC Indonesia beberapa waktu nan lalu.

Ketergantungan pasokan daya terhadap impor menjadi pemicu utama kerentanan daya Indonesia, mengingat kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bph) namun produksi hanya sekitar 600 ribu bph.

Eddy menegaskan bahwa kondisi tersebut membawa tekanan terhadap fiskal lantaran pemerintah kudu mengeluarkan lebih banyak duit untuk membeli bahan baku impor.

"Hari ini dari segi ketahanan energi, kita tetap menggantungkan angan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kita secara keseluruhan. Ini kemudian membawa tekanan kepada fiskal kita," tuturnya.

Selain BBM, nilai jual liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) nan disubsidi pemerintah juga disebut mempunyai tanggungan subsidi nan sangat besar dalam setiap tabungnya.

Eddy membeberkan bahwa nilai keekonomian gas melon tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat dari nilai nan dibayarkan oleh masyarakat saat ini, ialah mencapai Rp 56.000 per tabung. Sedangkan nan dijual ke masyarakat setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi Rp 20.000-Rp 21.000 per tabung.

"LPG 3 kg, Ibu Bapak, harganya kurang lebih Rp 20.000-Rp 21.000. Keekonomiannya Rp 56.000. Jadi dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah Rp 36.000. Kita kebutuhannya (LPG) adalah 8 juta ton per tahun. 80% impor," jelasnya.

Besarnya subsidi tersebut dinilai menjadi tantangan lantaran distribusinya dianggap belum tepat sasaran. Berdasarkan info Dewan Energi Nasional (DEN) nan dikutip Eddy, sebagian besar subsidi daya tidak dinikmati oleh golongan nan betul-betul membutuhkan, sehingga diperlukan langkah perbaikan info penerima.

"Menurut Dewan Energi Nasional, 63% subsidi daya kita salah sasaran," kata Eddy.

Oleh lantaran itu, dia menilai pemanfaatan daya terbarukan dan program dekarbonisasi menjadi kunci agar Indonesia bisa mengurangi beban impor di masa depan.

"Jadi transisi daya nan kita lakukan saat ini adalah bagian dari commitment kita untuk melakukan dekarbonisasi tersebut. Dan menurut saya hari ini sasaran dekarbonisasi melalui transisi daya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]