RI Dibayar Dunia karena Kurangi Emisi, Kantongi US$103 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mengukir sejarah sebagai negara pertama di Asia-Pasifik nan sukses meraih pendanaan Results-Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,78 juta alias Rp 1,85 triliun (Rp 17.820/US$) atas capaian pengurangan emisi deforestasi dan degradasi rimba sebesar 20,25 juta ton CO₂e (CO₂ equivalent).

Pendanaan ini diberikan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Adapun, pendanaan digulirkan dengan support Pemerintah Norwegia melalui skema Results-Based Contribution (RBC).

Proyek RBP REDD+ GCF terdiri dari tiga output utama. Output 1 serta Output 3 telah melangkah sejak tahun 2021 dan berhujung pada tahun 2025. Sementara itu, Output 2 tetap dilaksanakan hingga tahun 2030 untuk penerima faedah di tingkat nasional dan subnasional, dengan pengampu utama di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Ke depan, kami berupaya menciptakan ekosistem terpadu untuk penurunan emisi GRK dengan pembiayaan berkepanjangan melalui perdagangan karbon, dan pembayaran berbasis keahlian agar dapat digunakan untuk kegiatan/program nan lebih luas oleh para penerima manfaat," ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli, Rabu (12/8/2026).

Sejak diimplementasikan pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, BPDLH telah menyalurkan biaya Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 lebih dari Rp500 miliar (37% dari total alokasi) dengan membangun ekosistem kerja lintas sektor nan menghubungkan pemerintah pusat hingga wilayah di 38 provinsi.

Dampak nyata dan capaian proyek GCF Output 2 dalam 3 tahun terakhir di antaranya untuk mendukung lebih dari 2 juta hektare ekspansi Perhutanan Sosial, fasilitasi lebih dari 40 usulan penetapan rimba adat, pendampingan upaya dan perangkat ekonomi imajinatif golongan perhutanan sosial; mendukung pembentukan dan peningkatan kapabilitas Masyarakat Peduli Api (MPA), support sarana prasarana dan aktivitas patroli; mendukung penguatan 150 KPH di 24 provinsi; mendukung rehabilitasi dengan luasan sekitar 3 ribu hektare; mendukung penguatan Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim; serta mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

Proyek ini telah menjangkau lebih kurang 1.266 desa dan 225 kabupaten.

"Yang jauh lebih krusial adalah gimana insentif tersebut menjadi katalis untuk memperkuat transformasi tata kelola kehutanan, meningkatkan kapabilitas daerah, memperluas faedah bagi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan hasil nan telah dicapai," ungkap Moh Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penyaluran biaya Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dilakukan secara langsung kepada kementerian teknis (Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) serta secara tidak langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui lembaga perantara.

Sebelumnya, 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Provinsi Lampung adalah provinsi pertama nan sukses menyelesaikan penerapan program.

Pada tahun 2026, sebanyak 10 proposal dari 10 provinsi telah dinilai dan sedang dalam tahap persiapan penyelenggaraan program. Pada 12 Agustus 2026, dilakukan seremonial penandatanganan kerja sama penyaluran biaya RBP untuk 10 provinsi.

Saat ini, 34 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2, dengan total komitmen Rp761.021.155.308. Jumlah tersebut mencakup 94,8% dari total alokasi untuk provinsi.

"BPDLH diberi mandat untuk mengelola biaya lingkungan hidup secara akuntabel, kredibel, dan transparan. Kami berambisi pendanaan ini nan disalurkan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian sasaran penurunan emisi, memperkuat pengelolaan rimba lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar," pungkas Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.

Melalui penyaluran pendanaan ini, BPDLH menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pembiayaan lingkungan nan inklusif, inovatif, dan berdampak. Dengan memperkuat kerjasama melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2, BPDLH berambisi semakin banyak inisiatif lingkungan tumbuh, memberikan faedah nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]