Cetak Sejarah, RI Teguhkan Kemerdekaan dengan Ketahanan Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mencatat sebuah lompatan berhistoris 81 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dari negara nan dua tahun lampau kudu mengimpor sekitar tujuh juta ton beras akibat tekanan El Niño, Indonesia sekarang sukses meningkatkan produksi, menghentikan impor beras medium, mempunyai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah, Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi setelah 34 tahun sekaligus kembali meneguhkan swasembada pangan sebagai simbol baru kemerdekaan bangsa.

Di tengah bumi nan tetap dibayangi krisis pangan, perubahan iklim, dan bentrok geopolitik, keahlian negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi ukuran nyata kedaulatan.

Bagi Indonesia, swasembada pangan bukan sekadar sasaran produksi alias keberhasilan sektor pertanian. Ia telah menjadi simbol baru kemerdekaan keahlian bangsa berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa berjuntai pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar ialah pangan.

Fenomena El Niño nan melanda sepanjang 2023 hingga 2024 menjadi salah satu ujian terberat sektor pertanian dalam satu dasawarsa terakhir. Curah hujan turun drastis, jutaan hektare lahan mengalami tekanan kekeringan, luas tanam menyusut, produksi padi menurun, sementara nilai pangan mulai bergejolak. Untuk menjaga pasokan nasional, Indonesia kudu mengimpor sekitar tujuh juta ton beras sepanjang 2024.

Namun arah kebijakan berubah ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Swasembada pangan tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai fondasi kedaulatan negara.

Melalui beragam kebijakan strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan luas tanam, pembangunan irigasi, optimasi lahan, cetak sawah baru, Brigade Pangan, modernisasi perangkat dan mesin pertanian, hingga kemudahan akses pupuk, pemerintah membangun kembali sistem produksi pangan nasional dari hulu hingga hilir.

Tahun 2025 menjadi titik balik. Indonesia sukses menghentikan impor beras medium, sementara produksi nasional kembali meningkat. Bahkan pemerintah mulai membuka kesempatan ekspor beras secara terbatas setelah kebutuhan domestik dinilai aman.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, proyeksi Januari-September 2026 menunjukkan produksi padi mencapai 49,84 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) alias meningkat dibanding periode nan sama tahun sebelumnya, dengan perkiraan produksi beras sebesar 28,71 juta ton.

Peningkatan tersebut bukan sekadar nomor statistik. Angka itu mencerminkan semakin luasnya areal tanam, meningkatnya indeks pertanaman, penggunaan bibit unggul, modernisasi mekanisasi pertanian, hingga semakin mudahnya petani memperoleh pupuk bersubsidi.

Seluruh intervensi tersebut membentuk fondasi baru pertanian nasional nan lebih produktif sekaligus lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Keberhasilan Indonesia menjadi semakin menonjol ketika dibandingkan dengan kondisi global. Dalam laporan Food Outlook, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memproyeksikan produksi beras bumi musim 2026/2027 justru mengalami penurunan menjadi sekitar 552,4 juta ton akibat tekanan iklim, menurunnya untung upaya tani, serta berkurangnya luas tanam di sejumlah negara produsen utama seperti Thailand, Amerika Serikat, Brasil, hingga Kamboja.

Di saat banyak negara menghadapi penurunan produksi, Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton pada musim 2026/2027. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat dunia, setelah India, China, dan Bangladesh, sekaligus mempertahankan posisi sebagai produsen terbesar di area ASEAN.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dari semakin kuatnya persediaan pangan nasional. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah mencatat standing crop alias potensi tanaman padi nan tetap berada di sawah setara sekitar 10 juta ton beras.

Pada saat nan sama, stok beras nan berada di rumah tangga, penggilingan, pedagang, industri pengolahan, hingga sektor hotel, restoran, dan kafe diperkirakan juga mencapai sekitar 10 juta ton. Sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan dikelola Perum Bulog telah menembus 5,25 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyebut capaian itu sebagai hasil kerja keras seluruh insan pertanian Indonesia.

"Saya beri tugas swasembada pangan dalam empat tahun, beliau (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) bisa hasilkan dalam satu tahun. Saya ucapkan terima kasih," ujar Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).

Menanggapi capaian tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada beras bukan sekadar peningkatan nomor produksi, tetapi bukti bahwa Indonesia bisa bangkit dari tekanan krisis pangan dunia melalui kerja berbareng seluruh pemangku kepentingan.

"Alhamdulillah, pengarahan Presiden mulai membuahkan hasil. Dari kondisi El Niño nan memaksa kita melakukan impor besar, sekarang Indonesia bisa meningkatkan produksi, menghentikan impor beras medium, mempunyai persediaan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah, dan kembali menuju swasembada. Ini adalah hasil kerja keras petani, penyuluh, TNI-Polri, pemerintah daerah, akademisi, bumi usaha, serta seluruh insan pertanian Indonesia," ujar Amran.

Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak bakal berakhir pada capaian tersebut. Menurutnya, beragam program peningkatan produksi bakal terus diperkuat agar swasembada pangan menjadi fondasi nan berkepanjangan sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

"Target kami bukan hanya swasembada. Produksi kudu terus meningkat, kesejahteraan petani kudu semakin baik, nilai pangan tetap stabil, dan Indonesia semakin kokoh sebagai negara nan berdaulat di bagian pangan," tegas Amran.

Dia menegaskan bagi Kementerian Pertanian, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu beragam kebijakan pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga nilai gabah di tingkat petani, memperbaiki pengedaran pupuk, memperluas mekanisasi, mempercepat pembangunan irigasi, hingga memperkuat hilirisasi komoditas pertanian agar nilai tambah lebih banyak dinikmati petani.

Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 mencapai 127,84, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan keahlian ekonomi petani terus menguat, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun membiayai upaya taninya.

"Bagi Prabowo Subianto, swasembada pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Karena itu pembangunan pertanian tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian semata, tetapi melibatkan seluruh kementerian, pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, TNI-Polri, penyuluh, hingga jutaan petani di seluruh Indonesia," ungkap Amran.

Menurutnya, arah pembangunan pertanian pun bergeser dari sekadar mengejar produksi menjadi membangun sistem pangan nasional nan tangguh, modern, efisien, dan berkelanjutan. Reformasi dilakukan menyeluruh melalui modernisasi pertanian, optimasi lahan, cetak sawah baru, Brigade Pangan, penguatan irigasi, hingga hilirisasi komoditas strategis.

"Kemerdekaan sekarang juga tercermin pada keahlian bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, menjaga kesejahteraan petani, dan berdiri tegak di tengah ketidakpastian global. Dari sawah-sawah nan kembali produktif hingga persediaan beras nan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar cita-cita, melainkan fondasi baru menuju Indonesia nan semakin kuat, mandiri, dan berdaulat," pungkas Amran.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]