Dasco Minta Pengangkatan PPPK Dibenahi Agar tidak Menumpuk di Daerah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) berbareng Mendagri Muhammad Tito Karnavian (kiri) dan Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026)(ANTARA FOTO/Meli Pratiwi)

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti tata kelola pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah nan dinilai perlu segera dibenahi. Penataan ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan tenaga honorer maupun PPPK paruh waktu akibat pola pengangkatan pegawai pascakontestasi politik lokal.

Hal tersebut ditegaskan Dasco seusai rapat Komisi II DPR berbareng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

"Ya, juga tadi termasuk soal PPPK nan sebenarnya kita sudah telaah dengan MenPAN-RB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan," ujar Dasco.

Langkah perbaikan ini diambil untuk mengantisipasi tren pengangkatan pegawai di wilayah nan kerap berulang setiap kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) usai digelar.

"Karena biasanya pengangkatan-pengangkatan ini kemudian dilakukan pada saat selesai Pilkada," ungkap Dasco.

Ia menekankan pentingnya mengevaluasi dan menata kembali porsi kewenangan kepala wilayah mengenai rekrutmen pegawai. Evaluasi mendasar ini diharapkan dapat memutus rantai persoalan penumpukan tenaga non-ASN nan terus berlarut di daerah.

"Nah, kewenangan-kewenangan nan kemudian diberikan kepada kepala wilayah ini juga mungkin perlu kita benahi tata kelolanya, agar kemudian tidak terjadi penumpukan-penumpukan honorer alias PPPK paruh waktu nan kemudian ada di daerah-daerah," pungkasnya. (Metrtotvnews/P-4)