Demi Listrik RI Menyala, Bahlil Alihkan Batu Bara Ekspor Buat Domestik

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pemerintah mengalihkan alokasi batu bara nan sedianya untuk ekspor namun dialihkan untuk domestik. Hal ini demi listrik tetap menyala imbas kurangnya stok batu bara.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau kesiapan stok batu bara agar pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menegaskan pemerintah telah mengalihkan sejumlah muatan kapal pengangkut batu bara agar mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik terlebih dulu sebelum melakukan pengiriman ke luar negeri.

"Saya katakan bahwa ada beberapa kapal (batu bara) nan harusnya kita ekspor, kita prioritaskan dulu dalam negeri. Itu maksudnya ya,"ujarnya saat ditemui usai Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sebelumnya, Bahlil sempat mengakui bahwa pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara untuk memastikan pasokan bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman.

Langkah itu diambil setelah pasokan batu bara untuk pembangkit mengalami hambatan nan menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia sempat mengalami pemadaman listrik bergilir. Adapun penghentian ekspor dilakukan untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dapat terpenuhi.

Semula, Bahlil menceritakan bahwa pihaknya melakukan rapat berbareng Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Tedy Indrajaya dan juga PLN.

"Kita bedah, apa masalah nan sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" ujar Bahlil beberapa waktu lalu.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) maupun swasta mencapai 154 juta ton per tahun. Sementara itu, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri ditetapkan sebesar 180 juta ton.

"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160-170 juta ton, dan nan sudah perjanjian 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara lenyap di bulan 6, ini pengetahuan abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berati ada sesuatu," terang Bahlil.

Setelah dilakukan pengecekan, Bahlil mengungkapkan bahwa persoalannya terletak pada spesifikasi batu bara. Pembangkit listrik memerlukan batu bara berkalori menengah dengan nilai di atas 5.000 kkal.

"Ini lah nan dibutuhkan, jika pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya Anda perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, lantaran seperti itu maka atas pengarahan bapak Presiden tidak mau kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa nan kudu ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri dulu," tegas Bahlil.

Saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer nan melibatkan BPKP, Irjen ESDM, PLN dan Dirjen Minerba. "Pengadaannya kudu transparan dan saya minta abdi negara penegak norma awasi agar jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]