Demonstrasi Massal Pecah! Warga Satu Negara Turun ke Jalan-Tuntut Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang tindakan demonstrasi anti-imigran berskala besar nan diwarnai tindakan kekerasan dan penjarahan melanda sejumlah kota di Afrika Selatan pada hari Selasa (30/06/2026). Aksi turun ke jalan oleh ribuan penduduk lokal nan membawa senjata kayu tersebut digelar bertepatan dengan pemisah waktu (deadline) informal nan mereka tetapkan agar para imigran gelap segera angkat kaki dari negara itu.

Mengutip laporan Reuters, rabu (01/07/2026), eskalasi kerusuhan nan kian memanas selama beberapa bulan terakhir ini setidaknya telah menewaskan empat orang. Hal ini mendorong ribuan penduduk asing melarikan diri, serta memicu pengrusakan properti dan penutupan toko secara masif.

Di wilayah Thembisa, Johannesburg, perusuh nekat melempari polisi dengan batu, sementara abdi negara di Benoni terpaksa mengerahkan kendaraan taktis setelah diancam oleh sekitar 500 demonstran. Di wilayah lain seperti Soweto dan Pietermaritzburg, tindakan penjarahan gubuk penduduk asing pecah hingga memaksa polisi menembakkan peluru karet guna membubarkan massa.

Penolakan keras penduduk lokal ini didorong oleh tingginya nomor pengangguran, di mana para demonstran menuduh penduduk asing telah merebut lapangan pekerjaan mereka. Gerakan anti-migran "March and March" apalagi menakut-nakuti bakal terus menggelar draf tindakan demonstrasi serupa setiap pekan hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.

"Untuk enam bulan ke depan, kami meminta sumber daya nasional kami digunakan untuk mengeluarkan imigran terlarangan dari negara ini. Dari gedung ke gedung -- mereka kudu pergi," tegas Jacinta Ngobese, pemimpin golongan March and March di kota pelabuhan Durban.

Sentimen bersuara xenofobia ini kian diperparah oleh tindakan para politisi lokal nan diduga sengaja menunggangi rumor imigran demi mendulang bunyi menjelang pemilihan umum wilayah pada November mendatang. Di sisi lain, golongan penyelenggara demonstrasi menyatakan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pemberontak nan dilakukan oleh massa di lapangan.

"Sayangnya, kami tidak bisa berada di setiap organisasi untuk memberi tahu mereka ... gimana langkah berperilaku," ungkap Ngobese dalam sebuah wawancara.

Retorika Politik Menajam di Tengah Ketimpangan Ekonomi

Krisis kemanusiaan ini langsung menuai kecaman internasional serta menodai reputasi Afrika Selatan pasca-era Nelson Mandela sebagai negara pembela kewenangan asasi manusia. Berdasarkan info StatsSA, jumlah imigran di Afrika Selatan sebenarnya hanya berkisar 3 juta jiwa alias sekitar 4% dari total populasi.

Namun, tiga dasawarsa setelah berakhirnya sistem apartheid, negara dengan ekonomi terbesar di Afrika ini tetap terjebak dalam ketimpangan sosial nan dalam dengan sepertiga penduduknya berstatus pengangguran.

Aparat penegak norma menegaskan telah membuka 103 kasus pidana terhadap golongan kekerasan anti-asing sejak Maret lalu, dengan ribuan polisi dan militer disiagakan penuh di titik-titik rawan.

Menanggapi situasi nan kian tak terkendali, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut meski di sisi lain dia tetap mengakui keresahan nan dirasakan oleh warganya.

"Kekhawatiran mendalam penduduk Afrika Selatan ... tentang imigrasi terlarangan ... adalah nyata dan layak untuk didengar. Namun kewenangan untuk protes ... tidak mengizinkan orang untuk menakut-nakuti alias mengintimidasi orang lain, alias terlibat dalam tindakan vandalisme alias kekerasan," tegas Presiden Ramaphosa dalam rilis resminya.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]