Direstui Trump, Raja Salman Selangkah Lagi Dapatkan Situs Nuklir

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menyerahkan proposal perjanjian daya nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres pada hari Senin. Langkah garang ini secara otomatis memulai periode peninjauan wajib untuk membuka akses kerajaan tersebut terhadap teknologi nuklir mutakhir milik AS.

Mengutip CNBC International, Rabu (26/08/2026), seorang pejabat AS mengonfirmasi penyerahan arsip tersebut kepada jaringan MS NOW. Ia menyatakan bahwa perjanjian nan dipimpin oleh Departemen Energi itu sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Energi Atom. Laporan pengajuan ini juga pertama kali diberitakan oleh Wall Street Journal pada hari Selasa.

Posisi sang presiden diklaim tetap tidak berubah mengenai syarat utama dari pakta tersebut. Kesepakatan raksasa ini hanya bakal dilanjutkan jika Arab Saudi bersedia berasosiasi dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accords).

Sebagai latar belakang, kesepakatan nan dicapai pada bulan Juli lampau ini memungkinkan perusahaan AS mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi. Kesepakatan berdurasi 30 tahun tersebut juga mengharuskan kerajaan untuk membangun reaktor AP1000.

Proyek reaktor itu berbobot puluhan miliar dolar AS nan bakal sangat menguntungkan perusahaan Westinghouse. Perusahaan itu sendiri sekarang dimiliki berbareng oleh entitas asal Kanada, Cameco, dan Brookfield Asset Management.

Kongres AS sekarang mempunyai waktu 90 hari sesi berkepanjangan untuk meninjau perjanjian tersebut. Pakta ini bakal langsung bertindak secara otomatis jika tidak ada penolakan resmi dari pihak parlemen.

Trump pada bulan lampau sempat mengisyaratkan bahwa persyaratan kesepakatan itu bakal absolut mencegah Arab Saudi melakukan pengayaan uranium. "Tidak bakal ada pengayaan material! Perjanjian ini sepenuhnya tunduk pada Arab Saudi nan berasosiasi dengan Perjanjian Abraham nan sangat dihormati dan sukses," tegasnya.

Namun, beberapa personil parlemen dari Partai Demokrat dan para pendukung nonproliferasi mengkritik keras pakta tersebut. Mereka menilai kesepakatan itu tidak menyertakan larangan permanen terhadap pengayaan alias pemrosesan ulang, serta secara nyata melemahkan kontrol standar terhadap penggunaan militer.

Sebaliknya, kesepakatan ini justru hanya mengusulkan akomodasi pengayaan nan dibangun dan dioperasikan oleh AS. Fasilitas tersebut nantinya hanya bakal tunduk pada studi kepantasan selama dua tahun.

Peneliti senior di lembaga think tank Atlantic Council, Matthew Kroenig, pada bulan Juli lampau sempat menyoroti akibat dari kesepakatan tersebut. "Washington memang berkuasa memperkuat hubungannya dengan Riyadh, tetapi perihal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklirnya," paparnya.

Matthew memperkirakan studi kepantasan dua tahun itu pada akhirnya bakal menyimpulkan bahwa Arab Saudi hanya boleh berjuntai pada jasa siklus bahan bakar impor. Menurutnya, perihal ini jauh lebih baik daripada mengekspor keahlian pembuatan peledak ke area nan sudah bergejolak.

Peneliti Senior Keamanan Nuklir di Dewan Hubungan Luar Negeri, Erin Dumbacher, menyoroti bahwa kesepakatan berhistoris ini muncul di saat tatanan nuklir dunia mulai rapuh. Mantan pejabat Departemen Pertahanan AS ini menilai langkah Trump sangat berbeda dari tindakan ketat AS di masa lalu.

"Ini menjadi jalan nan licin menuju lebih banyak negara nan mempunyai bahan nuklir tanpa langkah-langkah nan telah menjaga jumlah total negara dengan senjata nuklir hanya sembilan," ucapnya.

"Lebih banyak bahan nuklir nan tidak terkendali di seluruh bumi dapat menyebabkan kecelakaan, akibat keamanan, dan lebih banyak proliferasi," imbuhnya.

Di sisi geopolitik, Riyadh telah mengindikasikan bahwa mereka tidak bakal menormalisasi hubungan dengan Israel selain negara Palestina merdeka diakui. Posisi tawar ini diketahui semakin mengeras semenjak perang Gaza meletus pada 2023.

Situasi ini kian memanas di tengah ancaman proliferasi senjata pemusnah massal di Timur Tengah. Para pejabat Arab Saudi sebelumnya telah menyatakan secara gamblang bahwa kerajaan bakal mengejar keahlian senjata nuklir jika rivalnya, Iran, sukses mengembangkannya.

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]