Dorong Digitalisasi Pengadaan Pemerintah yang Aman dan Terintegrasi melalui GPFE 2026

Peruri berperan-serta dalam 11th GPFE 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.(Dok.Peruri)

PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mendorong percepatan transformasi digital dalam pengadaan peralatan dan jasa pemerintah melalui partisipasinya dalam 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, 5–7 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, Peruri memperkenalkan solusi dan jasa digital sekaligus berbagi perspektif mengenai pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pemerintahan nan lebih aman, terintegrasi, dan efisien.

Head of Marketing and Performance Insight Department Peruri, Fiandy Fathoni, mengatakan transformasi digital pemerintahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan didukung solusi nan tepat guna.

“Transformasi digital pemerintahan perlu dibangun berasas kebutuhan nan jelas serta solusi nan tepat guna. Teknologi juga diharapkan bisa menghadirkan kemudahan nan dapat memperkuat kepercayaan,” ujar Fiandy melalui siaran pers, Minggu (23/8).

Menurut Fiandy, penerapan teknologi digital tidak cukup hanya dengan mengubah proses manual menjadi digital. Transformasi kudu mempertimbangkan kebutuhan pengguna, proses bisnis, dan karakter jasa publik.

Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas jasa sekaligus memastikan teknologi memberikan faedah langsung bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

GPFE 2026 menjadi forum nan mempertemukan pemerintah sebagai pengguna peralatan dan jasa dengan pelaku upaya sebagai penyedia. Forum tersebut mendorong penguatan ekosistem pengadaan nan transparan, adaptif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi.

Penyelenggaraan GPFE 2026 didukung sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian UMKM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Daerah DIY, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Partisipasi Peruri dalam forum tersebut juga berangkaian dengan perannya sebagai GovTech Indonesia dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam menjalankan peran tersebut, Peruri mengembangkan ekosistem jasa digital nan mencakup keterpaduan akses, identitas, data, dan kebutuhan operasional pemerintahan.

Ekosistem tersebut diarahkan untuk memudahkan masyarakat mengakses jasa publik berbasis identitas digital serta mendukung pengelolaan arsip pemerintahan nan lebih terintegrasi.

Melalui GPFE 2026, Peruri juga memperluas kerjasama dengan pemerintah dan pelaku upaya untuk memperkuat ekosistem pengadaan serta jasa pemerintahan nan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Peruri menegaskan pengembangan solusi digital bakal diarahkan pada aspek keamanan, integrasi, dan keandalan guna mendukung peningkatan kualitas jasa publik. (E-2)