DPR AS Loloskan Anggaran Pertahanan Rekor US$1,15 Triliun di Tengah Perang Iran

DPR AS menyetujui anggaran pertahanan senilai US$1,15 triliun untuk 2027. RUU ini mencakup kenaikan penghasilan prajurit dan proyek 'Golden Dome' Trump.(Media Sosial X)

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dengan selisih bunyi tipis meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan pada Rabu lalu. RUU ini mengizinkan rekor anggaran sebesar US$1,15 triliun untuk Pentagon di tengah berlanjutnya bentrok dengan Iran.

Meski undang-undang ini biasanya mendapat support lintas partai nan kuat, National Defense Authorization Act (NDAA) 2027 ini hanya lolos di majelis rendah dengan hasil pemungutan bunyi 216 berbanding 212. Angka ketat ini menjadi sinyal makin tajamnya polarisasi politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

RUU nan tetap kudu melalui persetujuan Senat ini menyediakan alokasi biaya sekitar 250 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan NDAA 2026. Anggaran tersebut mencakup kenaikan penghasilan sebesar 5%-7% bagi para personil militer.

"Undang-undang ini memberikan kenaikan penghasilan nan sudah lama tertunda bagi para prajurit kita nan pemberani, memperkuat daya tangkal nuklir serta pertahanan rudal kita -- termasuk pembangunan Golden Dome," ujar Ketua DPR AS Mike Johnson.

Sistem pertahanan rudal Golden Dome nan diusung Trump dirancang untuk melindungi wilayah daratan AS dengan mengangkat model sistem Iron Dome milik Israel.

Komite Layanan Bersenjata DPR dari Partai Republik menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU ini bakal membantu membangun kembali "persediaan nan menipis," mengingat AS menyedot amunisi dalam jumlah besar selama perang melawan Iran.

Sebaliknya, penolakan keras datang dari Partai Demokrat. Anggota DPR Jerry Nadler menyatakan dirinya tidak dapat memilih untuk memberikan Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth "US$1,15 TRILIUN untuk pengeluaran militer mereka nan tak terkendali dan tindakan nan tidak bertanggung jawab."

"NDAA adalah RUU mahal dan jelek nan mendanai perang terlarangan serta merusak kerakyatan kita," tegas Nadler.

Perdebatan kian memanas setelah patokan "SAVE America Act" milik Trump, nan memuat pembatasan pemungutan bunyi baru di tingkat nasional, dimasukkan ke dalam NDAA melalui manuver prosedural. Langkah ini memicu kemarahan Partai Demokrat dan berpotensi makin menyulitkan kelolosan RUU tersebut di tingkat Senat.

Selain itu, kontroversi juga merebak dalam beberapa pekan terakhir mengenai pasal lain dalam NDAA nan menyerukan peningkatan kerja sama antara angkatan bersenjata AS dan Israel. (AFP/Z-2)