DPR: Harga BBM Pertamax Saat Ini Belum Full Harga Keekonomian

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI menyoroti kebijakan penetapan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax nan dinilai tetap berada di bawah nilai keekonomian. Hal itu menunjukkan adanya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai daya meskipun status produk tersebut secara izin mengikuti sistem pasar.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan bahwa berasas perhitunganya, nilai jual Pertamax saat ini belum sesuai dengan nilai pasar sepenuhnya. Ia menyebut bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap daya beli masyarakat kelas menengah agar tidak terbebani lonjakan nilai minyak dunia secara drastis.

"Sebetulnya ini adalah sistem pasar. tetapi kita kudu terbuka. saya kudu tanya ke teman-teman Pertamina itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni modal kalian berapa? itu US$ 1,1 per liter. Kalau kita rupiahkan sekitar Rp 19 ribu sampai Rp 20 ribu. tetapi pemerintah lewat menteri esdm mematok bahwa mereka hanya boleh jual (Pertamax) Rp 16.250 di daerah," ungkapnya dalam aktivitas Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta dikutip Selasa (30/6/2026).

Bambang menilai disparitas antara nilai modal dan nilai jual di tingkat SPBU tersebut membuktikan bahwa Pertamina tidak dibiarkan melepas nilai secara bebas mengikuti dinamika global. Menurutnya, intervensi tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik.

"Artinya sebetulnya untuk nilai non subsidi pun ini Pertamina tidak dibiarkan menjual full dengan nilai ekonomi. artinya masyarakat kudu tahu bahwa untuk peralatan nonsubsidi pemerintah intervensi. Barang ini tidak dibiarkan begitu saja," imbuhnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi atas langkah pemerintah mengamankan stok daya nasional, termasuk penugasan Lemigas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) untuk membantu pengadaan minyak mentah. Sinergi ini dipandang memperkuat posisi Indonesia nan sekarang menempati urutan kedua sebagai negara dengan ketahanan daya terbaik jenis JP Morgan.

"Kita memandang bahwa keseluruhan agregasi langkah kebijakan nan diambil oleh pemerintah bisa menjamin kesiapan pasokan. nan pasti untuk kebutuhan BBM subsidi itu dipastikan sampai akhir tahun 31 desember itu aman," lanjutnya.

Terkait upaya swasembada energi, pihaknya mendukung penuh penerapan mandatori biodiesel 50% alias B50 nan mulai bertindak pada 1 Juli 2026 besok. Langkah itu menempatkan Indonesia sebagai pionir dunia dalam pemanfaatan sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Tambahan jauh-jauh hari kebijakan pemerintah sudah tercermin dari di mana dalam rangka kita mendukung transisi energi, kita mengoptimalkan sumber daya nan kita miliki misalnya B40 nan bakal menjadi B50. Ini luar biasa. Tidak ada satu negara di bumi pun nan hari ini melaksanakan itu," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]