DPR Tinjau Dampak Gempa NTT, Pastikan Penanganan Korban Berjalan Cepat

Ilustrasi pengungsi di NTT.(Antara)

WAKIL Ketua DPR RI, Sari Yuliati berbareng Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan korban dan proses pemulihan pascabencana melangkah cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Dalam kunjungan tersebut, Satgas Galapana DPR RI memandang kondisi masyarakat terdampak serta menerima laporan dari pemerintah wilayah dan lembaga mengenai terkait langkah tanggap darurat nan telah dilakukan.

Sari menegaskan, DPR mau memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi, mulai dari support logistik hingga jasa kesehatan dan tempat tinggal sementara.

“Kami mau memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan nan sigap dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak mengenai kudu melangkah optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari.

DPR juga meminta kepastian mengenai pengedaran bantuan, termasuk support logistik, jasa kesehatan, kediaman sementara, serta support sosial nan disalurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

Menurut Sari, kehadiran DPR di letak musibah merupakan corak komitmen lembaga legislatif untuk memastikan negara datang dalam melindungi dan membantu masyarakat nan terdampak musibah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila, dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.

Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai. Mereka memaparkan perkembangan penanganan musibah sekaligus kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.

DPR menyatakan bakal terus mengawal penanganan dan rehabilitasi pascabencana hingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara kondusif dan kondisi kehidupan penduduk berangsur pulih. (Dev/P-3)