Desa Sinarlaut, Kecamatan Agrabinta merupakan salah satu wilayah di selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, nan terdampak cukup parah pergerakan tanah, beberapa waktu lalu.(MI/BENNY BASTIANDY)
BENCANA hidrometeorologi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada akhir 2024 lampau terjadi secara masif. Berbagai gedung rumah penduduk maupun prasarana mengalami kerusakan.
Namun, nyaris dua tahun berlalu, belum ada support rehabilitas akibat dampak musibah pergerakan tanah maupun tanah longsor tersebut. Pemerintah wilayah setempat berupaya memperjuangkan support ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menuturkan terdapat 17 kecamatan nan terdampak musibah hidrometeorologi pada akhir 2024. Mayoritas, wilayah terdampak berada di wilayan selatan.
"Bencana ini tentu berakibat terhadap aktivitas masyarakat. Termasuk tempat tinggal dan prasarana nan memerlukan penanganan pemerintah," katanya, Kamis (27/8).
Dia mengaku, saat terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dirinya sudah berupaya membantu. Pun saat setelah dilantik pada medio Februari 2025, atas nama Pemkab Cianjur upaya penanganan dilakukan bagi penduduk terdampak.
"Antara lain kami salurkan support logistik, penyerahan biaya tunggu hunian, maupun penanganan prasarana nan rusak," tuturnya.
Berbagai upaya penanganan itu menggunakan alokasi biaya berasal dari APBD lebih kurang sebesar Rp7,2 miliar. Pemkab Cianjur pun sudah mengusulkan permohonan support stimulan kepada pemerintah pusat agar masyarakat nan terdampak bisa kembali mempunyai tempat tinggal alias hunian.
"Ajuannya sebesar Rp112 miliar untuk para korban musibah pergeseran tanah dan tanah longsor," terang Wahyu.
Dia memastikan pemohonan tetap dalam digodok di BNPB. Informasi nan diterimanya, verifikasi bakal dilakukan pada September tahun ini.
"Kami terus berkoordinasi dan mengikuti prosesnya sesuai ketentuan nan berlaku," tegasnya.
Pemkab Cianjur memahami kondisi penyintas musibah nan sudah sangat lama menunggu realisasi bantuan. Karena itu Wahyu berambisi verifikasi dan realisasi pencairan support bisa segera dilaksanakan pemerintah.
"Sehingga support bisa diterima masyarakat nan membutuhkan. Kami bakal terus kawal dan berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat," pungkasnya.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·