Dugaan Korupsi Transfer Pricing PT TPL, Praktisi Hukum Nicholay: Sukanto Tanoto Patut Diperiksa

JAKARTA - Pengusaha Sukanto Tanoto dinilai patut diperiksa dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penilaian tersebut disampaikan praktisi norma Nicholay Aprilindo. Menurut dia, investigasi tidak semestinya hanya menyasar pelaksana di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Pemilik perusahaan juga kudu bertanggung jawab secara hukum," kata Nicholay, Jumat (21/8/2026).

Baca juga: Kejagung Periksa Akuntan Publik dalam Kasus Dugaan Korupsi Transfer Pricing PT TPL, Kerugian Negara Rp2 Triliun

Mantan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM ini menjelaskan, pertanggungjawaban pidana perlu memandang hubungan sebab-akibat dalam suatu perkara. Ia merujuk teori conditio sine qua non dan teori kausalitas dalam norma pidana.

Berdasarkan teori tersebut, setiap syarat nan menimbulkan akibat dipandang sebagai aspek nan setara. "Jika akibat tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perbuatan itu, maka perbuatan tersebut menjadi penyebabnya," ujarnya.

Teori conditio sine qua non dikenal pula sebagai teori ekuivalensi alias teori syarat. Ajaran tersebut diperkenalkan Max von Buri, pengadil asal Jerman, pada 1873. Teori ini tidak membedakan antara syarat dan karena dalam suatu peristiwa.

Baca juga: Ephorus HKBP Minta Kasus Dugaan Korupsi TPL Tak ‘Masuk Angin’, Dorong Pemulihan Ekologi Tapanuli Raya

"Tidak ada perbedaan antara syarat dan karena dalam teori tersebut," tutur Nicholay.

Atas dasar itu, Nicholay menilai pihak perusahaan dan pemiliknya perlu diperiksa untuk menelusuri rangkaian keputusan dalam transaksi nan disidik. Ia juga menyoroti posisi Sukanto Tanoto sebagai pemegang saham sebesar 27,7 persen.

"Sukanto Tanoto patut dimintai pertanggungjawaban atas manipulasi pajak tersebut," tegasnya.