Dukung Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Para pengurus Komite Almamater Rakyat Teritorial.(dok.istimewa)

MEMASUKI usia aktivitas nan ke-27 tahun, Komite Almamater Rakyat Teritorial (KARAT) menegaskan kembali komitmennya dalam mengawal kedaulatan ekonomi nasional berbasis konstitusi. Manifesto 27 Tahun KARAT tersebut dibacakan langsung oleh ketua organisasi, Bungas T. Fernando Duling. Dalam orasinya, laki-laki nan berkawan disapa Nando ini memaparkan transformasi panjang organisasi nan lahir dari rahim perlawanan rakyat sejak 1999.

​"Dua puluh tujuh tahun perjalanan kita bukanlah waktu nan singkat. Ini adalah pertumbuhan berjenjang seperti anak tangga, sebuah transformasi organik dari rahim perlawanan rakyat," ujar Nando dalam keterangannya, Senin (13/7).

Untuk memompa militansi kader, Nando menarik garis historis pada peristiwa Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19 September 1945. Kala itu, di tengah kepungan moncong senjata tentara Jepang, para pemuda dengan berani menegaskan kedaulatan Indonesia kepada Dwitunggal Soekarno-Hatta.

​"Semangat membara Rapat Ikada tersebut kudu kita hidupkan kembali hari ini dalam format perjuangan baru. Sebuah semangat untuk mengawal penyelenggaraan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kompas dan peta jalan mewujudkan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas Nando.

Dalam manifesto tersebut, Nando memberikan perhatian unik pada dua program strategis nasional era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KARAT menilai kedua program ini merupakan manifestasi nyata dari penyelenggaraan Pasal 33 UUD 1945 guna menghentikan kebocoran ekonomi nasional.

Terkait dinamika norma di Badan Gizi Nasional (BGN), dengan diperiksanya mantan ketua badan tersebut atas dugaan korupsi, KARAT memandang perihal itu sebagai bukti konkret ketegasan Presiden. "Langkah bersih-bersih ini menunjukkan komitmen tertinggi kepala negara dalam memberantas korupsi demi mengamankan program strategis nasional," tegasnya.

Pascapembenahan internal di tubuh BGN, KARAT mendesak kepemimpinan baru lembaga tersebut untuk menjamin akuntabilitas melalui tiga parameter utama, ialah Statistik Pertumbuhan Gizi, dengan menyajikan info jeli mengenai akibat langsung MBG terhadap kualitas gizi masyarakat; Data Serapan Ekonomi Lokal secara Real-Time, dengan membuka diagram keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal sebagai rantai pasok di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal nan memastikan pelibatan penduduk setempat sebagai relawan dapur guna mendongkrak daya beli kewilayahan.

"Jika ketiga perihal ini terealisasi, percepatan program Koperasi Desa Merah Putih bakal melangkah beriringan melalui integrasi info rantai pasok nan solid," kata Nando.

Ia menjelaskan, KARAT telah mengalami tiga fase transformasi kelembagaan nan mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika zaman. Bermula sebagai Komite Aksi Rakyat Tertindas (1999–2004), organisasi ini kemudian berkembang menjadi Komite Aksi Rakyat Teritorial (2005–2025), sebelum akhirnya memantapkan diri menjadi Komite Almamater Rakyat Teritorial pada tahun 2026.

"Guna menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi domestik, KARAT merumuskan tiga strategi aktivitas utama. Pertama, adalah Riset dan Live-In, ialah aktivitas menjadikan desa sebagai laboratorium. Strategi ini menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai laboratorium sosial dengan turun langsung ke pedoman massa serta aktif berbincang dengan pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah," paparnya.

Kedua, Gerakan Aksi Ekstraparlemen, ialah menjaga koridor jalanan sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus menguatkan kebijakan Presiden Republik Indonesia nan konsisten terhadap Pasal 33 UUD 1945. Ketiga adalah Implementasi Asta Cita, ialah memastikan visi besar pertahanan dan kemandirian negara dapat diwujudkan secara murni di tingkat akar rumput.

Advokasi Agraria dan Melawan Kartel Peta jalan taktis KARAT tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pada kedaulatan agraria dan sumber daya alam (SDA). KARAT berkomitmen berada di garda terdepan dalam melakukan pendampingan konflik-konflik agraria di tengah masyarakat, bekerja-sama berbareng ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nusantara) dan LBH TI (Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia).

"Kami secara tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah oleh intervensi asing, aktivitas proksi, maupun praktik culas para kartel dan mafia—baik di sektor energi, migas, SDA, komoditi, logistik, hingga pangan," pungkasnya.(Cah)