Dukung Rencana Prabowo, Politikus PKS Sebut Efisiensi Pengadaan Kunci Berantas Korupsi

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Kholid mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Menurut SekjenDPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu,efisiensi dalam pengadaan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola nan baik.

"Kami mendukung langkah Presiden untuk mengonsolidasikan pengadaan peralatan dan jasa pemerintah, baik di daerah, pusat, dan kementerian/lembaga. Selama ini mereka membeli peralatan nan sama dengan nilai berbeda-beda lantaran tidak terkoordinasi, dan itu adalah pemborosan anggaran negara nan semestinya bisa dicegah," ujar Kholid, dikutip Minggu (16/8/2026)

Kholid menegaskan, efisiensi dalam pengadaan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola nan baik. Baginya, pengadaan nan dijalankan secara transparan dan efisien pada dasarnya adalah corak mitigasi korupsi nan paling langsung, mengingat sektor pengadaan barang/jasa selama ini dikenal sebagai salah satu titik paling rawan penyalahgunaan anggaran negara.

Baca Juga: Sarah Sadiqa Dilantik Prabowo Jadi Kepala LKPP, Ini Profil dan Riwayat Pendidikannya

"Tata kelola pengadaan nan efisien adalah kunci dari mitigasi korupsi itu sendiri. Semakin transparan dan terstandardisasi proses pengadaan, semakin mini ruang untuk permainan nilai dan penyalahgunaan anggaran. Kami mendukung penuh arah kebijakan ini," tegas Kholid, alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.