Dunia Kecam Rencana Israel Bangun Permukiman Ilegal E1 di Tepi Barat

Tepi Barat.(Al Jazeera)

RENCANA Israel untuk membangun permukiman terlarangan baru dalam skala besar di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, memicu gelombang kecaman luas dari organisasi internasional. Proyek nan dikenal sebagai proyek E1 ini dinilai bakal membelah Tepi Barat menjadi dua bagian dan memutus konektivitas wilayah Palestina.

Dalam pernyataan berbareng nan dirilis pada Kamis (20/8), Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia menyebut pembukaan tender bangunan Israel untuk lebih dari 1.200 rumah di bawah proyek E1 sebagai tindakan nan tidak dapat diterima. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut melanggar kontiguitas teritorial Wilayah Palestina.

Kelompok negara tersebut memperingatkan akibat norma dan reputasi bagi pihak-pihak nan berpartisipasi. Mereka mendesak Israel untuk segera membatalkan rencana tersebut dan menghentikan ekspansi permukiman di Tepi Barat.

"Langkah ini tidak hanya menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga semakin merusak posisi internasional Israel," demikian bunyi pernyataan berbareng tersebut.

Kecaman dari PBB dan Pemimpin Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui ahli bicara Stephane Dujarric menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB sangat khawatir atas laporan mengenai pos-pos permukiman terlarangan baru Israel di Tepi Barat nan diduduki, termasuk tender-tender baru tersebut.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melalui media sosial menyatakan bahwa rencana tersebut sangat merusak prospek tanah air Palestina nan menyatu. Ia menambahkan bahwa Israel meninggalkan apalagi kepura-puraan untuk mencari perdamaian alias menghormati kehendak organisasi internasional.

Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyatakan penolakan penuh terhadap upaya memperkuat status quo melalui ekspansi permukiman terlarangan dan menyerukan organisasi internasional untuk mengambil langkah serius guna menghentikan pelanggaran ini.

Dampak Geopolitik Proyek E1

Proyek E1 direncanakan mencakup sedikitnya 3.400 unit kediaman nan bakal menghubungkan Jerusalem Timur nan diduduki dengan area permukiman Maale Adumim di atas lahan Palestina seluas kira-kira 12 kilometer persegi. Dampak strategis dari proyek ini adalah:

• Membelah Tepi Barat dari utara ke selatan.
• Memutus hubungan Tepi Barat dengan Jerusalem Timur yang diproyeksikan Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka.
• Menghapus kemungkinan solusi dua negara secara geografis.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sebelumnya memuji rencana ini sebagai langkah bersejarah. Ia secara terbuka menyatakan bahwa negara Palestina sedang dihapus dari meja perundingan bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan nyata.

Eskalasi di Tepi Barat

Pembangunan permukiman dan pos-pos terdepan Israel di wilayah pendudukan adalah terlarangan menurut norma internasional. Namun, pengembangannya justru semakin sigap sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Data dari badan kemanusiaan PBB menunjukkan tren nan mengkhawatirkan. Lebih banyak penduduk Palestina nan terpaksa mengungsi akibat serangan pemukim, pembongkaran, dan pengusiran dalam empat bulan pertama tahun 2026 dibandingkan sepanjang tahun 2025. Human Rights Watch dalam laporan terbarunya memperingatkan bahwa puluhan organisasi Palestina di Tepi Barat sekarang berisiko terhapus dari peta.

Sejumlah analis mengaitkan percepatan pembangunan permukiman ini dengan kepentingan politik domestik Israel menjelang pemilihan umum nan dijadwalkan pada Oktober mendatang. (Al Jazeera/I-2)