'Fiscal Dominance' dan Depresiasi Rupiah

Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas
Ketua KPPU RI 2015 – 2018

EKONOM senior dari University of California, Berkeley, sekaligus pemenang bingkisan nobel ekonomi tahun 2011, Thomas John Sargent, nan pertama kali mempopulerkan istilah fiscal dominance (dominasi fiskal) dalam kebijakan makro ekonomi. Menurutnya, otoritas moneter tidak bakal bisa mengontrol inflasi tanpa support otoritas fiskal.

Namun, kestabilan nilai hanya dapat dicapai jika publik percaya bahwa bank sentral dapat menjaga independensinya dari intervensi otoritas fiskal (pemerintah). Jika kepercayaan pelaku pasar terhadap independensi bank sentral memburuk, maka publik bakal mempersepsi bahwa pemerintah menekan bank sentral melonggarkan suku kembang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun mengorbankan kestabilan nilai (inflasi).

Idealnya, pada saat bank sentral meningkatkan suku bunga, surat berbobot negara (SBN) bakal semakin menarik dengan yield lebih tinggi dan nilai lebih rendah. Net capital inflow ke SBN bakal membikin nilai tukar mata duit negara tersebut menguat (terapresiasi).

Akan tetapi, pengalaman Brazil tahun 2002 terjadi sebaliknya, pada saat suku bunganya naik justru dianggap oleh pelaku pasar sebagai signal meningkatnya kesempatan kandas bayar utang (probability of default naik). Hal ini membikin mata duit real Brasil terdepresiasi.

Sejalan dengan Blanchard (2004), pada saat terjadi kenaikan inflasi dan suku bunga, nilai tukar terdepresiasi nan selanjutnya melalui jalur imported inflation membikin inflasi semakin tinggi. Maka kebijakan fiskal lebih efektif mengendalikan inflasi.

Fenomena fiscal dominance ditandai oleh otoritas fiskal (pemerintah) mendikte bank sentral untuk mendukung program-program pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi tinggi melalui kebijakan suku kembang rendah.

Fenomena fiscal dominance tahun 2002 di Brasil, periode sebelum presiden Inacio Lula da Silva mengambil alih kekuasaan, menyebabkan rasio utang terhadap Gross Domestic Product (GDP) tinggi, debt service ratio (DSR) tinggi, country risk premium (CRP) naik dan credit default swap (CDS) meningkat drastis.

Pada saat itu, Brasil sama dengan Indonesia, menganut kebijakan bank sentral nan independen (independent central bank) dengan mandat tunggal, ialah mengendalikan inflasi. Pada saat inflasi tinggi, bank sentral Brasil tidak meningkatkan suku kembang referensi untuk menjaga agar biaya utang pemerintah Brasil tidak semakin tinggi.