Fitch Ingatkan Defisit APBN 2027 Bisa Melebar Meski di Bawah 3% PDB

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menilai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencerminkan sinyal keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah, ditandai dengan defisit RAPBN 2027 nan tetap di bawah 3% produk domestik bruto (PDB).

Namun, Fitch mengingatkan sasaran defisit nan dipatok pemerintah sebesar 2,4% PDB berisiko melebar seperti nan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Mempertimbangkan pola revisi sasaran nan kerap terjadi dalam periode tahun melangkah ataupun sebelum penetapan UU APBN.

"Risiko tetap ada bahwa kebutuhan pembiayaan dapat semakin dipenuhi melalui saluran kuasi-fiskal, nan dapat melemahkan transparansi fiskal dan merusak manajemen fiskal dari waktu ke waktu," dikutip dari laporan Fitch Ratings, Senin (26/8/2026).

Fitch menganggap, usulan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus mengenai sasaran defisit fiskal 2027 sebesar 2,4% PDB memang lebih rendah dibandingkan sasaran revisi 2026 nan sebesar 2,85% dari PDB, dan tetap berada di bawah pemisah maksimal defisit nan diizinkan undang-undang, ialah 3% dari PDB.

"Ini menyiratkan konsolidasi moderat dan menandakan niat untuk tetap berada dalam pemisah defisit legal 3%," tulis Fitch Ratings dalam laporannya.

Meski begitu, Fitch mengingatkan disiplin fiskal terbukti lebih susah untuk dipertahankan daripada nan disarankan oleh sasaran utama. Sebagaimana pola serupa pernah terjadi pada usulan defisit tahun sebelumnya.

Awalnya, pemerintah mengusulkan defisit 2026 sebesar 2,48% dari PDB. Namun, nomor itu kemudian direvisi naik menjadi 2,68%, dan akhirnya membengkak lagi menjadi 2,85% untuk mengakomodasi tambahan belanja. Fitch menilai perubahan serupa berpotensi terulang pada sasaran defisit 2027.

Beberapa dugaan dalam APBN 2027 juga dinilai cukup optimistis, di antaranya sasaran pertumbuhan ekonomi 6,0% dan dugaan kurs rupiah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, tekanan shopping berpotensi muncul akibat dampak El Nino terhadap rumah tangga, hingga potensi meningkatnya gejolak sosial dari kalangan muda seiring tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Soroti Peran Danantara untuk APBN

Fitch juga menyoroti pembiayaan lewat jalur kuasi-fiskal sebagai sumber ketidakpastian terbesar di kembali sinyal keberlanjutan fiskal tersebut. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara oleh pemerintah pada April 2026 menjadi salah satu perhatian utama.

Danantara dirancang sebagai entitas milik negara untuk membiayai dan mengembangkan proyek prasarana strategis nan secara komersial belum layak. Fitch mempertanyakan apakah mandat lembaga ini berpotensi diperluas lebih jauh ke depan.

"Peran kuasi-fiskal nan lebih luas untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah dapat meningkatkan akibat tanggungjawab kontingen bagi negara, meskipun defisit fiskal utama tetap terkendali," tegas Fitch.

Fitch memperkirakan lemahnya penerimaan negara bakal tetap menjadi hambatan struktural bagi profil angsuran Indonesia, nan saat ini berada di ranking BBB dengan outlook negatif.

Dalam APBN 2027, pendapatan negara dipatok sedikit di atas 12% dari PDB. Anggaran ini turut mencakup sejumlah langkah baru untuk mendongkrak penerimaan, meski hasil dari reformasi pajak jangka panjang baru diperkirakan mulai terasa secara bertahap.

Rendahnya penerimaan negara membikin ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas, sehingga konsolidasi anggaran lebih rentan terganggu jika pertumbuhan ekonomi melambat alias kebutuhan shopping justru meningkat.

Untuk menekan laju kenaikan utang, pemerintah berencana mengalihkan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan diterima Danantara ke kas negara. Namun, rincian teknis dari rencana ini disebut Fitch tetap belum jelas.

Target 6% Realistis

Fitch juga menganggap dugaan pertumbuhan ekonomi 6,0% pada 2027 lebih realistis dibandingkan sasaran ambisius jangka menengah pemerintah sebesar 8,0%. Kendati demikian, nomor tersebut tetap terbilang optimistis jika dibandingkan proyeksi dasar Fitch sendiri nan hanya 5,0%.

Sejumlah akibat dunia turut membayangi prospek jangka pendek Indonesia, mulai dari ketidakpastian geopolitik nan berlarut-larut, potensi kenaikan nilai minyak dunia, hingga perlambatan tajam di negara-negara mitra jual beli utama RI.

Fitch memperingatkan, jika support fiskal kudu dikurangi demi menjaga sasaran defisit, tekanan bisa beranjak ke Bank Indonesia (BI) untuk menopang pertumbuhan lewat kebijakan moneter.

Di tengah sejumlah akibat tersebut, Fitch memandang sisi positif dari kontinuitas kelembagaan di Bank Indonesia nan dinilai dapat menopang sentimen pasar, meski kepercayaan penanammodal disebut tetap rentan.

Pencalonan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI Destry Damayanti sebagai satu-satunya kandidat Gubernur BI oleh Presiden Prabowo, berbareng sejumlah pejabat internal bank sentral untuk posisi senior lainnya, memperkuat ekspektasi pasar bakal kesinambungan kebijakan moneter. Langkah ini disebut turut membantu meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meski belum sepenuhnya menghapus kehati-hatian investor.

Fitch menegaskan keberlanjutan sinyal positif dari pemerintah pada akhirnya bakal sangat berjuntai pada eksekusi kebijakan di lapangan.

Fokus pemerintah pada agenda pemberantasan korupsi berpotensi memperkuat kredibilitas jika betul-betul memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas. Sebaliknya, langkah ini bisa berakibat negatif terhadap ranking angsuran andaikan dianggap diterapkan secara selektif dan justru memicu sentralisasi kekuasaan politik nan lebih besar.

Kejelasan arah kebijakan di sektor lain juga dinilai penting. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut lembaga ekspor baru bakal berfaedah sebagai "titik pemrosesan tunggal" untuk ekspor komoditas Indonesia, sebuah langkah nan ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor.

Fitch menilai usulan ini bisa jadi merupakan respons taktis terhadap tekanan pasar, dan tetap memerlukan rincian lebih lanjut untuk menilai dampaknya terhadap esensial angsuran Indonesia ke depan.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]