Forum Demokrasi Bahas Kinerja dan Tantangan Kapolri Dukung Asta Cita bagi NKRI

JAKARTA - Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menggelar Diskusi Publik berjudul “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKRI.” Diskusi itu digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026.

Diskusi itu menghadirkan Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan, Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional sekaligus Penulis Buku Polri Presisi Nasky Putra Tandjung, serta Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan support penuh terhadap beragam capaian strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, dan penegakan norma selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” bunyi pernyataan berbareng mereka, Selasa (25/8/2026).

Mereka menyatakan apresiasi tersebut disampaikan berasas pembacaan terhadap info dan capaian nan telah dicatat oleh Polri, dengan tetap menempatkannya secara proporsional, objektif dan konstruktif. “Kami memandang krusial untuk menegaskan bahwa Asta Cita merupakan agenda pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, sedangkan Polri memberikan kontribusi institusional sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Dengan perspektif tersebut, mereka menilai kontribusi Polri dapat dilihat bukan hanya dari aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari dukungannya terhadap stabilitas pembangunan, perlindungan masyarakat, ketahanan pangan, perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan golongan rentan serta respons kemanusiaan.

“Menurut kami, dari perspektif kebangsaan dan aktivitas mahasiswa, Polri mempunyai posisi strategis dalam memastikan kerakyatan Indonesia tetap melangkah dalam koridor konstitusi,” kata Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.

Menurut dia, kerakyatan tidak boleh hanya dipahami sebagai kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga memerlukan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum. “Karena itu, kami mengapresiasi arah kebijakan Polri di Bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo nan semakin menekankan pendekatan dialogis, humanis dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bagi generasi muda, mahasiswa dan golongan masyarakat sipil, polisi kudu datang sebagai pengaman demokrasi, bukan menjadi penghalang demokrasi. “Pada titik inilah konsep Polri Presisi menjadi penting: kewenangan kepolisian kudu melangkah berbareng profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan HAM dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Dia menuturkan, penegakan norma kudu menyentuh kejahatan nan merusak masa depan bangsa. “Menurut info sepanjang 2025 Polri telah menangani beragam kejahatan strategis dengan akibat luas,” ujar dia.

Dia membeberkan untuk pemberantasan narkotika, Polri mencatat 48.592 perkara dan 64.055 orang diamankan, dengan peralatan bukti sekitar 590 ton nan oleh Polri dinilai berbobot sekitar Rp41 triliun. Di bagian gambling online, pada Januari 2026 bahwa Polri telah menangani 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset Rp1,5 triliun serta mengusulkan pemblokiran terhadap 241.013 situs/konten gambling online dalam periode nan dilaporkan.

“Bagi kami, nomor tersebut krusial lantaran narkoba dan gambling online bukan sekadar tindak pidana biasa. Keduanya dapat merusak ekonomi keluarga, generasi muda, produktivitas masyarakat dan ketahanan sosial. Karena itu, pemberantasan kejahatan strategis kudu terus dilanjutkan dengan pendekatan penindakan sekaligus pencegahan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Dia juga memberikan apresiasi atas kontribusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam program ketahanan pangan. Pada 2025, Polri melaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare, sementara produksi jagung nasional menurut info nan dikutip Polri meningkat lebih dari 1,36 juta ton alias lebih dari 9 persen dibandingkan 2024.