Gaza kian Tercekik, Tokoh Nasional Desak Indonesia Ambil Sikap Lebih Tegas

Ilustrasi(Dok spesial )

SITUASI di Gaza kian memburuk dan jauh dari kata usai. Sejumlah tokoh nasional memperingatkan bahwa dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh terjebak pada ilusi bahwa bentrok telah mereda. Sebaliknya, tekanan terhadap rakyat Palestina justru dinilai semakin mengeras secara sistematis.

Dalam Forum Diskusi Terbatas nan mengambil tema Action for Saving Gaza alias Aksi Darurat Selamatkan Gaza, salah satu Pakar Timur Tengah dari UI Shofwan Al-Banna menegaskan, nan terjadi saat ini bukanlah meredanya konflik, melainkan ‘intensifikasi penjajahan’ dalam corak nan lebih lembut namun berbahaya. Ia mengingatkan bahwa normalisasi dan menurunnya sensitivitas publik menjadi ancaman serius bagi perjuangan Palestina.

“Dan ini menjadi krusial untuk memanfaatkan momentum Penyerahan kekuasaan dari Hamas ke Pemerintahan Teknokrat nan untuk meningkatkan tekanan Internasional kepada Penjajah Israel,” kata Shofwan, Minggu (12/7).

Sementara itu, aktivis kemanusiaan Abdillah Onim nan biasa disapa Bang Onim, menggambarkan kondisi Gaza sebagai wilayah nan ‘semakin sempit dan terkurung’, dengan sebagian besar wilayah telah dikuasai dan Bang Onim menganalogikan situasi masyarakat Gaza seperti kondisi ikan di dalam akuarium mini nan sangat rentan untuk dihabisi. Oleh karnanya dia menegaskan, Indonesia tidak boleh ragu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap Palestina.

Senada dengan perihal tersebut, Pengurus Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Pusat (Subkom Kemanusian dan Keummatan) KH. Oke Setiadi Efendi menekankan, di tengah keterbatasan, umat tetap mempunyai tanggung jawab moral untuk bersuara dan bergerak.

“Kalau Indonesia Bangsa terdepan dalam pembelaan Palestina di area saja diam, maka negara-negara lain di area tentu bakal diam,” pesannya, mengingatkan pentingnya corak solidaritas sekecil apa pun.

Sorotan lainnya juga datang dari tokoh nasional, KH. Ahmad Shobri Lubis nan menyinggung penderitaan tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, serta menegaskan bahwa pembebasan mereka adalah tanggungjawab moral dan kepercayaan nan tidak bisa diabaikan.

Di tempat nan sama, aktivis Global Sumud Flotilla Maimon Herawati mendorong Indonesia untuk melangkah lebih konkret melalui regulasi, termasuk wacana undang-undang pelarangan perdagangan peralatan dari wilayah jajahan. Gagasan ini diperkuat oleh Prof. Heru Susetyo nan menekankan pentingnya pembelaan norma internasional serta pembangunan memori kolektif melalui museum dan pusat studi Palestina.

Sejalan dengan itu juga, Nur Hadi Pakar Sejarah Islam dari DDII menyayangkan, belum adanya Museum Palestina di Indonesia. Padahal umat Kristiani dengan keterbatasan nan ada bisa mempunyai Jerusalem Corner di Museumnya. Sementara umat Islam Indonesia mempunyai potensi besar untuk merealisasikan museum itu malah belum bisa merealisasikannya.

Para pembicara sepakat, Indonesia mempunyai posisi strategis dan tanggung jawab historis untuk tampil lebih tegas, baik melalui diplomasi, jalur norma internasional, maupun penguatan aktivitas literasi publik.

Sejumlah rekomendasi pun disampaikan, mulai dari penolakan tegas terhadap normalisasi dengan Israel, peningkatan tekanan diplomatik, support pada proses norma internasional, hingga pembangunan pusat pengarsipan dan edukasi Palestina.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa tragedi di Gaza belum berhujung dan sikap tak bersuara hanya bakal memperpanjang penderitaan. Indonesia, dengan segala potensinya, dinilai kudu berdiri lebih lantang di garis depan pembelaan kemanusiaan. Dalam obrolan terbatas ini, berjalan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis peduli kemanusiaan Palestina, di antaranya Sarbini dari MER-C, Jajang Nurjaman dari Darut Tauhid, Rifa Berliana dari Aqsa Working Group, Lukman Hakim dari Qudwah Indonesia, Akmal Syafril dari INSIST, Indah dari ADARA, Lulu Basmah dari MP4P, Asep dari UKHUWAH, Syauqi Hafidz dari BDS Indonesia dan Umar Alfaruq dari API Palestina. (E-4)