Gedung Bapenda DKI Kebakaran, Pramono Pastikan Layanan Tetap Berjalan

Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. Pramono Anung memastikan tak ada korban jiwa dan jasa publik tetap berjalan.(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebakaran nan melanda Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut berjalan pada Jumat (7/8) malam sekitar pukul 21.30 WIB. Kobaran api diketahui melanda area gedung mulai lantai 11 hingga lantai 16 dan sukses dipadamkan secara menyeluruh pada Sabtu (8/8) sekitar pukul 02.00 WIB.

"Alhamdulillah, berkah penanganan nan sigap dan sigap dari Damkar Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dengan 37 unit pemadam kebakaran dan 185 personel, sejauh ini dinyatakan tidak ada korban jiwa," ujar Pramono.

Gedung itu digunakan sejumlah perangkat wilayah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Beberapa di antaranya ialah Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD, dan Bank Jakarta. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1.000 ASN nan bekerja di gedung tersebut.

Sementara itu, penyebab kebakaran hingga sekarang tetap ditelusuri. Pemprov DKI Jakarta berbareng Kepolisian terus melakukan koordinasi untuk mengungkap sumber api. Adapun Gedung Dinas Teknis Bapenda di Jalan Abdul Muis telah dilengkapi perlindungan asuransi.

Pramono memastikan sistem dan info perpajakan milik Pemprov DKI Jakarta tetap terlindungi. Hal tersebut lantaran seluruh info telah mempunyai pencadangan secara digital sehingga kejadian kebakaran tidak mengganggu operasional jasa perpajakan.

Di sisi lain, akomodasi Traffic Management Control/ITCS milik Dinas Perhubungan nan berada di lantai 16 turut terdampak kebakaran. Kondisi tersebut membikin sistem pengaturan lampu lampau lintas nan sebelumnya melangkah otomatis kudu dialihkan menjadi pengoperasian manual.

Untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, Gubernur telah meminta Dinas Perhubungan menambah personel di sejumlah titik sehingga pengaturan lampau lintas dapat tetap dilakukan secara optimal.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pola kerja sementara bagi ASN nan selama ini berkantor di Gedung Abdul Muis. Para pegawai diarahkan untuk bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH) secara bergiliran, menjalankan tugas dari instansi suku dinas di wilayah kota, maupun menggunakan gedung lain nan merupakan aset Pemprov DKI Jakarta.

"Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama kita. Masyarakat jangan khawatir, semua jasa bakal tetap berjalan," pungkas Pramono. (Z-2)