Gus Lilur Minta Jangan Bawa-bawa Nama Presiden untuk Intervensi Muktamar NU

JAKARTA - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur meminta agar jangan ada pihak nan membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto alias menggunakan akomodasi kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU. Permintaan tersebut disampaikan lantaran dirinya menerima info dari terpercaya mengenai adanya aktivitas nan diduga berupaya mempengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat nan berada di lingkaran pemerintahan.

Muktamar ke-35 NU telah ditetapkan berjalan pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Gus Lilur menyebut info nan diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring nan melibatkan sembilan pembantu presiden di sekitar kekuasaan, seperti Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf.

“Informasi nan saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Baca juga: Kiai Sepuh Tebuireng: Politik Uang Jelang Muktamar ke-35 NU Fakta, Bukan Lagi Isu

Namun Gus Lilur tidak percaya bahwa aktivitas mereka betul-betul diketahui oleh Presiden Prabowo. “Justru lantaran itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian nan paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya nan menggunakan nama Presiden, akomodasi kekuasaan, alias pengaruh kedudukan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi krusial lantaran sejumlah nama nan disebut dalam info itu memang menduduki kedudukan pemerintahan Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Saifullah Yusuf juga merupakan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial.

Menurut Gus Lilur, rangkap relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU tersebut kudu dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan. “Yang saya persoalkan bukan siapa nan menjadi calon Ketua Umum alias siapa nan menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.