Gus Lilur: Rekonsiliasi Nasional Harus Diawali Kebenaran dan Penegakan Hukum

JAKARTA - Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur memandang ada pemandangan nan tidak biasa di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. Dikatakannya, para pemimpin bumi seperti berbanjar menuju ibu kota republik ini.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong datang pada 5-6 Juli 2026 untuk Leaders' Retreat dan pulang membawa setumpuk nota kesepahaman. Perdana Menteri India Narendra Modi datang dan disambut di gedung parlemen.

Baca juga: Prabowo: nan Merasa Indonesia Suram, Silakan jika Mau Cari Negara Lain

Bahkan tiga mantan perdana menteri Thailand sekaligus—Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, dan Paetongtarn Shinawatra—duduk semeja dengan Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara pada 9 Juli 2026, berganti pikiran tentang investasi dan

"Apa nan membikin Jakarta mendadak menjadi magnet? Jawabannya, menurut irit saya, adalah keberanian," ujar Gus Lilur nan juga Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini, Senin (13/7/2026).

Gus Lilur mengatakan, pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis—kebijakan ekspor satu pintu. Minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi tidak lagi boleh dijual keluar sesuka hati; semuanya kudu melalui BUMN nan ditunjuk negara.

Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Sumber Korupsi: Kembalikan Kekayaan Rakyat

"Terlalu lama nilai kekayaan kita ditentukan negara lain; terlalu lama kekayaan itu bocor melalui manipulasi pencatatan dan under-invoicing nan ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar dolar. Dunia membaca gebrakan ini dengan cermat," ujarnya.

Dia menambahkan, Indonesia nan selama puluhan tahun hanya menjadi penonton di pasar komoditasnya sendiri sekarang memegang kendali. Negara-negara sahabat datang bukan sekadar untuk beramah-tamah; mereka datang lantaran Indonesia sekarang diperhitungkan—bahkan, dalam bahasa nan lebih terus terang, mulai disegani dan ditakuti secara ekonomi.

"Dan ini bukan kebijakan nan jatuh dari langit. Ia adalah penyelenggaraan paling harfiah dari Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam nan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ungkapnya.

Dia pun membujuk memandang kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH): sejak Februari 2025, nyaris 5,9 juta hektare kebun sawit dan belasan ribu hektare lahan tambang nan selama ini dikangkangi secara melawan norma sukses dikuasai kembali oleh negara. Lebih dari Rp10 triliun denda administratif dan pajak disetorkan ke kas negara dalam satu tahap saja—uang nan menurut Presiden cukup untuk memperbaiki 5.000 puskesmas nan tak tersentuh sejak era Orde Baru.

"Inilah wajah presiden nan mengutamakan bangsanya. Namun di sinilah persoalannya dimulai. Presiden tidak bisa bekerja sendirian. Sehebat apa pun visi seorang kepala negara, dia memerlukan para pembantu untuk membumikannya. Dan di celah antara visi dan penyelenggaraan itulah bersarang orang-orang nan membohongi presiden," ungkapnya.

Dia pun mengambil contoh nan paling menyakitkan: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya mulia dan sederhana—menciptakan generasi anak Indonesia nan bergizi. Presiden mempercayakan program dengan anggaran ratusan triliun rupiah itu kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Apa nan terjadi? Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG," jelasnya.