Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus Dewan Pers

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers.(MI/Syarief Oebaidillah)

KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, resmi menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers pada Kamis (13/8). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam aktivitas Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan.

Anugerah ini merupakan corak pengakuan atas kiprah panjang Haedar Nashir di bumi jurnalistik nan dimulai sejak masa mahasiswa pada 1982. Dalam perjalanannya selama 42 tahun, Haedar tercatat pernah menjadi wartawan di Suara Muhammadiyah (SM) pada 1984, menjabat sebagai Pemimpin Redaksi media tersebut, hingga aktif menulis kolom di beragam media nasional seperti Republika.

Haedar mengungkapkan rasa harunya atas penghargaan ini. Ia mengenang masa-masa susah saat merintis pekerjaan sebagai wartawan lapangan.

"Lima tahun saya digojlok di lapangan oleh Pemred SM. Dengan segala dukanya, saya pernah kecewa saat karya tulisan saya disobek. Namun, saya tetap semangat belajar hingga betul-betul menjadi wartawan," kenang Haedar.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menekankan pentingnya kehadiran insan pers nan berdedikasi dan bereputasi di tengah banjir info saat ini. Menurutnya, info sekarang telah menjadi kebutuhan pokok layaknya udara dan air. Ia mengapresiasi peran Muhammadiyah dalam menyajikan buletin nan melalui proses verifikasi untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Dalam orasinya, Haedar Nashir menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk tetap berada di barisan terdepan dalam memajukan bangsa. Ia mengingatkan bahwa aktivitas di bagian politik, ekonomi, maupun budaya kudu mempunyai nilai luhur dan batas etika nan jelas. Haedar juga menyoroti pentingnya kepercayaan sebagai kekuatan pembebasan (liberasi) melalui aktivitas amar makruf nahi mungkar.

Terkait kehidupan berbangsa, Haedar mengingatkan kembali prinsip sila keempat Pancasila. Ia menekankan bahwa pengelolaan negara kudu didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar adu kekuatan politik. Ia meminta agar para pemangku kebijakan lebih terbuka mendengarkan bunyi bening dari ormas, tokoh agama, dan akademisi sebelum terjadi bentrok di masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Haedar menyoroti rumor keadilan sosial. Ia membujuk pihak-pihak nan mempunyai kekuatan ekonomi dan politik untuk berbagi peran di "ruang tengah", bukan sekadar di pinggiran. "Manfaatkan kelebihan kekuasaan ekonomi dan politik untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pangan Zulkifli Hasan, Rektor UMJ Ma’mun Murod, serta jejeran ketua perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. (Z-10)