Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi Perkuat Daya Tawar Petani

Menteri Koperasi Ferry Juliantono(Kemenkop)

Program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk memperkuat posisi daya tawar petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan modal 2.587 unit koperasi di sektor perkebunan, pemerintah optimistis penguatan rantai pasok industri sawit dari hulu ke hilir dapat segera terakselerasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa percepatan program ini mendapat support strategis dari PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan tersebut menerima mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Atas lahan nan sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan ke Agrinas Palma untuk dikelola, Presiden Prabowo Subianto mau agar pengelolaan lahan tersebut melibatkan masyarakat dan personil koperasi nan merupakan petani sawit," ujar Ferry dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8).

Kemandirian Produksi CPO oleh Koperasi

Ferry mendorong koperasi aktif di area perkebunan untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok. Salah satu sasaran utamanya adalah mendorong koperasi mendirikan pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri agar kebutuhan minyak goreng dan produk turunan lainnya dapat dipenuhi secara mandiri.

Ia menjelaskan dua model upaya nan bisa ditempuh: memperkuat koperasi eksisting alias mengonsolidasi koperasi primer ke dalam badan upaya nan lebih besar. Untuk mendukung perihal ini, Ferry menekankan pentingnya instrumen pembiayaan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

"Koperasi Mandiri Makmur, misalnya, telah menerima pembiayaan dari LPDB untuk memproduksi CPO, di mana progres pembangunannya saat ini sudah mencapai 45%," tambahnya.

Kolaborasi Lahan Sitaan dan Skema Plasma

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menjelaskan bahwa berasas Perpres No. 5/2025, pihaknya mengelola 4,1 juta hektare lahan sawit hasil sitaan dari area rimba ilegal. Sesuai ketentuan, minimal 20% dari lahan tersebut wajib dialokasikan sebagai plasma untuk rakyat.

"Kami bakal utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan aktivitas lainnya. Koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan," tegas Abdul Ghani.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, menambahkan bahwa koperasi adalah lembaga paling tepat untuk bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola pabrik CPO. Skema ini diharapkan bisa menggeser peran petani dari sekadar penyedia bahan baku menjadi pemain industri hilir.

Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, menyambut baik inisiatif ini dan berambisi lebih banyak koperasi mengikuti jejak KUD Sejahtera Banyuasin nan telah sukses membangun pabrik pengolahan CPO. Ia berambisi support berkepanjangan dari Kemenkop dapat meyakinkan lebih banyak petani untuk berasosiasi dalam wadah koperasi.