Pamor Borneo 2026 Kalsel Tawarkan 15 Proyek Investasi Senilai Rp73 Triliun

1 jam yang lalu 4
Pamor Borneo 2026 Kalsel Tawarkan 15 Proyek Investasi Senilai Rp73 Triliun Even Pamor Borneo 2026 menawarkan 15 proyek investasi senilai Rp73 triliun.(MI/Denny Susanto)
EVEN Pamor Borneo 2026 nan digelar Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada 7–9 Agustus 2026, menawarkan 15 proyek investasi senilai Rp73 triliun. Selama even berjalan puluhan calon penanammodal datang dengan mencatat 32 Letter of Intent (LoI) dengan nilai mencapai Rp64 triliun. "Even Pamor Borneo nan digelar cukup sukses. Laporan nan kita terima, ada 20 penanammodal nan datang langsung ke letak Forum Investment dalam Pamor Borneo dan telah melakukan 32 Letter of Intent, senilai Rp64 triliun," ungkap Gubernur Kalsel, Muhidin, Selasa (11/8). Pamor Borneo adalah pagelaran ekonomi kreatif, pameran UMKM, dan forum investasi tahunan terbesar di Kalimantan Selatan bermaksud memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas digitalisasi pembayaran (seperti QRIS), serta mempromosikan proyek strategis dan produk lokal regional Kalimantan. Tahun ini tema nan diangkat adalah “Unlocking Kalimantan's Value-Added Growth Potential for Economy Prosperity”. Panitia aktivitas Pamor Borneo juga mencatat untuk sektor UMKM, sebanyak 50 pelaku upaya unggulan dari bagian kriya, fashion, wastra, dan kuliner turut dipromosikan. Selama aktivitas transaksi alias penjualan booth mencapai Rp306 juta, business deal Rp2,2 miliar, serta komitmen pembiayaan UMKM Rp1,05 miliar. Senada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kalsel, Endri mengatakan pihaknya tetap menghitung berapa nilai investasi nan sukses masuk ke Kalsel selama even Pamor Borneo 2026 tersebut. "Kegiatan tersebut cukup sukses, kita tetap menghitung berapa investasi nan masuk di Kalsel lantaran aktivitas tersebut regional Kalimantan," ujarnya. Di sisi lain, Kalimantan Selatan menempati ranking ke-37 dari 38 provinsi di Indonesia dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan investasi. Hal ini memunculkan dorongan agar Pemprov Kalsel mengevaluasi keahlian Dinas PMPTSP di tengah kondisi ekonomi nan kurang baik ini. (E-2)
Selengkapnya