HUT ke-81 RI, Panglima Laot Aceh Ingatkan Pantangan Melaut

Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar.(Istimewa)

PANGLIMA Laot Aceh mengimbau seluruh nelayan di Aceh tidak melaut pada Senin (17/8) sejak pagi hingga sore untuk menghormati peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum perdamaian Aceh.

Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar, mengatakan larangan melaut pada hari-hari tertentu merupakan larangan nan telah disepakati masyarakat norma adat laot di seluruh lhok di Aceh sejak dahulu.

"Kita manfaatkan momentum peringatan Hari Damai dan Kemerdekaan untuk introspeksi, zikir dan doa," ujar Azwir dalam keterangannya, Minggu (16/8).

Menurut dia, salah satu kegunaan Panglima Laot adalah menjaga budaya istiadat laot, termasuk menerapkan larangan melaut pada hari tertentu, seperti Idul Fitri, Idul Adha, peringatan tsunami, dan peringatan kemerdekaan.

Karena itu, Panglima Laot Aceh juga mengimbau para nelayan memperbanyak zikir dan angan di wilayah masing-masing selama momentum peringatan tersebut.

Selain mengingatkan nelayan untuk menghormati adat, Azwir membujuk masyarakat menjaga perdamaian Aceh nan dinilainya sebagai hidayah dari Allah.

"Bagaimanapun perdamaian adalah hidayah dari Allah Swt. Tugas kita untuk menjaga dan merawatnya," kata Azwir.

Ia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah Aceh terus memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya nelayan nan menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut Azwir, perhatian pemerintah semakin krusial bagi masyarakat nan terdampak musibah hidrometeorologis. Ia menyebut tetap terdapat kebutuhan masyarakat nan belum terpenuhi, mulai dari tempat tinggal, kerusakan kuala, tambak ikan dan udang, hingga akomodasi nelayan.

Azwir menilai perdamaian Aceh semestinya memberikan akibat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, perdamaian tidak boleh justru memperbesar kesenjangan alias membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

"Damai ini kita berambisi dapat mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya membikin rakyat lebih menderita lantaran ketidakadilan, korupsi dan nepotisme family pejabat," ujar alumnus Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) ini.

Ia menegaskan momentum peringatan perdamaian dan kemerdekaan kudu menjadi kesempatan untuk melakukan introspeksi sekaligus memperkuat komitmen menjaga kesejahteraan masyarakat Aceh, terutama nelayan. (B-3)