Ibas Sebut Target 100 GW Listrik Bukan Cuma Soal Pembangkit, tapi Fondasi Ekonomi Tangguh

Ilustrasi(Dok Istimewa)

WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY), mendorong agenda pengembangan kapabilitas listrik nasional menuju 100 Gigawatt (GW) tidak sekadar dikejar sebagai sasaran pembangunan pembangkit, melainkan dijadikan momentum strategis untuk menciptakan investasi, memperkuat industri nasional, dan membuka lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan berjudul “Listrik Bersih, Energi Terjangkau, Ekonomi Tangguh: Strategi Indonesia Menuju 100 GW” di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ibas menegaskan bahwa di era perkembangan teknologi informasi, kepintaran buatan (AI), pusat info (data center), hingga ekosistem kendaraan listrik, kesiapan daya listrik nan besar, andal, dan kompetitif merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

"Ketika kita menyalakan lampu, sesungguhnya kita sedang menyalakan ekonomi. Anak bisa belajar, UMKM bisa berproduksi, rumah sakit bisa melayani, industri bisa bergerak. Listrik bukan sekadar komoditas, listrik adalah fondasi kesejahteraan," ujar Ibas.

Empat Pergeseran Strategi Transisi Energi

Ibas menawarkan empat pergeseran strategi utama untuk mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan nasional tanpa membebani masyarakat. Langkah ini dimulai dengan mengalihkan konsentrasi dari sekadar pembangunan pembangkit menuju penguatan sistem jaringan transmisi, penyimpanan daya (storage), interkoneksi, dan smart grid. Pasokan listrik bersih tersebut selanjutnya dijadikan magnet utama penarik investasi industri hijau, manufaktur, kendaraan listrik, dan hilirisasi. 

Selain itu, perguruan tinggi, BRIN, dan industri dalam negeri didorong untuk beralih bentuk dari pengguna menjadi pembuat teknologi energi, nan diimbangi dengan reorientasi kebijakan alokasi anggaran shopping negara agar menjadi pemantik investasi produktif dan pembuka lapangan kerja.

Ibas turut mengingatkan bahwa percepatan transisi daya terbarukan kudu memegang teguh tiga prinsip dasar, ialah bersih, terjangkau, dan andal, serta melangkah dalam koridor Pasal 33 UUD 1945.

"Pengembangan daya baru terbarukan (EBT) tidak boleh identik dengan daya mahal, dan transisi daya tidak boleh membikin industri kita tergantung pada teknologi luar," tegasnya.

Dorong Pemerataan Akses di Indonesia Timur dan Kepastian Hukum

Diskusi tersebut juga menghimpun beragam pandangan dari personil parlemen, akademisi, hingga praktisi lingkungan. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Faujia Helga mengaitkan pembangunan prasarana listrik di wilayah Indonesia timur seperti Papua Barat Daya sebagai corak keadilan sosial dan kehadiran negara.

Sementara itu, Anggota DPR RI Anton Sukartono Surrato menekankan pentingnya kepastian izin dalam pembentukan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) serta RUU Ketenagalistrikan demi menyederhanakan perizinan dan menarik investasi swasta.

Di sisi teknis dan lingkungan, Guru Besar FT UI Prof. Widodo Wahyu Purwanto serta perwakilan Pandawara Group Ikhsan Destian turut menyoroti penataan izin subsidi daya serta potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (waste to energy) dari hulu ke hilir.

Ibas berambisi kerjasama lintas sektor ini dapat menerjemahkan pendapat menjadi kebijakan konkret nan memberikan faedah nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar daya masa depan, Indonesia kudu menjadi pemilik masa depan energi," pungkas Ibas. (H-2)