Independensi Bank Indonesia Jadi Sorotan

Independensi Bank Indonesia (BI) menjadi perdebatan dalam obrolan Economic Frontline.(Dok. Economic Front line)

INDEPENDENSI Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan tajam seiring semakin eratnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Isu ini mengemuka dalam obrolan Economic Frontline berjudul "Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia nan Terfragmentasi" di Jakarta, Kamis (20/8).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai posisi BI saat ini berada dalam kondisi shadow independence. Menurutnya, secara umum independensi tetap ada, namun ruang mobilitas bank sentral kian dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah.

“Independensi Bank Indonesia adalah gerbang terakhir bagi perekonomian kita ketika fiskal kita jelek dalam pengelolaannya,” ujar Nailul. Ia mengingatkan akibat terulangnya krisis 1998 jika bank sentral kembali di bawah kendali penuh pemerintah, nan dapat memperlemah stabilitas nilai tukar rupiah.

Sebaliknya, Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, beranggapan bahwa independensi BI tetap terjaga secara konstitusional. Ia menekankan pentingnya operational independence, di mana koordinasi dengan pemerintah tidak berfaedah menghilangkan kewenangan moneter BI.

“Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama, tapi ada koridornya. Mereka kudu satu irama, harmoni dalam bauran fiskal dan moneter,” jelas Fithra. Menurutnya, kerjasama justru diperlukan agar kebijakan tidak saling berbenturan.

Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Muhammad Riefky Hasan, menambahkan bahwa independensi sangat krusial untuk menjaga inflasi. Ia memaparkan info bahwa saat BI independen, inflasi biasanya terjaga di bawah 5%, jauh lebih rendah dibandingkan era sebelum independensi nan bisa menembus 10%.

“Menjaga independensi bank sentral itu murah, nan mahal adalah merebut kembali kredibilitas setelah independensinya tergerus,” tegas Riefky.

Dari sisi pasar, Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama, mengingatkan bahwa stabilitas nilai tukar dan suku kembang adalah kunci kepercayaan investor. Ia juga mendorong BI untuk mulai beradaptasi dengan kompleksitas aset digital seperti Central Bank Digital Currency (CBDC).

Menutup diskusi, inisiator Economic Frontline, Harryadin Mahardika, menyimpulkan bahwa meski ada kekhawatiran intervensi, koordinasi intensif antara pemerintah dan BI tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan operasi fiskal dan moneter di tengah tekanan global. (Z-10)