India Tiba-Tiba Obral Besar-besaran Saham BUMN, Darurat Keuangan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India sekarang tengah menggelar "obral" besar-besaran untuk kepemilikan saham di beragam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun kondisi bursa saham sedang tidak bergairah, sejak awal tahun ini mereka telah sukses mendivestasikan 10 perusahaan pelat merah.

Mengutip CNBC International, Selasa (18/08/2026), beberapa perusahaan nan sahamnya telah dilepas pada tahun ini mencakup Cochin Shipyard, Indian Railways Finance Corp, NHPC, hingga Coal India, di mana penyelesaian salah satu transaksi divestasi terbesar tahun ini baru saja dirampungkan pada awal bulan ini.

Delhi juga sukses meraup biaya segar sebesar US$ 3,3 miliar (Rp 58,74 triliun) melalui pelepasan 6,5% saham di Life Insurance Corporation of India (LIC) nan merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar di negara itu. Penerapan potongan nilai harga di kisaran 10% terbukti menjadi strategi jitu untuk memancing kesukaan investor, nan berujung pada membeludaknya permintaan hingga melampaui porsi saham nan ditawarkan (oversubscribed).

Walaupun secara izin pemerintah memang dituntut untuk memangkas porsi kepemilikan di sejumlah perusahaan demi mematuhi ketentuan pencatatan bursa, eskalasi transaksi divestasi pada tahun ini berjalan sangat sigap dan dalam skala nan luar biasa besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai catatan, India terakhir kali bisa memenuhi sasaran tahunan penjualan saham BUMN pada periode tahun fiskal nan berhujung di bulan Maret 2019 silam.

Gelombang Divestasi

Di luar penjualan saham LIC, pemerintah India telah melepas kepemilikan di sembilan perusahaan BUMN sepanjang 2026 dan sukses menghimpun nyaris 270 miliar rupee (sekitar Rp46,2 triliun). Menurut penyedia info pasar Prime Database, nomor tersebut merupakan nan tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

Sementara itu, hasil penjualan saham LIC saja melampaui nomor tersebut dengan selisih nan cukup besar. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kecenderungan pemerintah India mengandalkan divestasi aset negara untuk menghimpun biaya tanpa kudu memperlebar defisit fiskal.

Para analis menilai pemerintah berada di jalur nan tepat untuk mencapai sasaran penghimpunan biaya sebesar 800 miliar rupee (sekitar Rp138,6 triliun) dari penjualan saham BUMN pada tahun ini. Dana tersebut dinilai bakal menjadi sangat krusial bagi India dalam menghadapi tekanan ekonomi makro nan semakin besar.

"Sejauh ini, pemerintah India telah memenuhi lebih dari 65% sasaran divestasi tahunannya," ungkapnya.

Menjaga Mesin Ekonomi Tetap Berjalan

Mengutip Reuters, tantangan fiskal nan berat beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengambil langkah garang untuk mencari dana. Penjualan dilakukan untuk menjaga mesin pertumbuhan tetap melangkah di tengah defisit fiskal nan semakin melebar.

Dana tersebut diyakini bakal membantu memperkuat neraca finansial negara nan tertekan akibat perang terutama bentrok Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah. Di sisi lain, penerimaan negara juga melemah setelah pemerintah memangkas sejumlah tarif pajak tidak langsung.

"Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah bakal melampaui sasaran defisit fiskal sebesar 4,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini," paparnya.

Sementara itu, analis ANZ memperingatkan bahwa kenaikan subsidi pupuk serta biaya pembayaran utang berpotensi memperlebar defisit fiskal hingga 0,3% PDB. Tekanan tersebut diperkirakan bakal mendorong pemerintah mempercepat program divestasi aset negara.

(tps/tps) [Gambas:Video CNBC]