Indonesia Berpeluang Jadi Mediator Konflik Perbatasan Tailan–Kamboja

Presiden Prabowo Subianto (kempat kiri) dan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul (ketiga kanan) melakukan pertemuan bilateral saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026)(ANTARA/Galih Pradipta)

DI tengah kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia pada 3–4 Agustus 2026, Indonesia didorong untuk mengambil peran strategis sebagai mediator bentrok perbatasan antara Tailan dan Kamboja di sekitar Candi Preah Vehear.

Langkah ini dinilai relevan mengingat rekam jejak Indonesia nan kuat sebagai ahli tenteram di area Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, sehubungan dengan pertemuan bilateral nan membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia–Thailand.

Dalam pertemuan itu, kedua negara berkomitmen memperluas kerja sama di bagian politik-keamanan, ekonomi, investasi, ketahanan pangan, energi, hingga stabilitas kawasan.

Dr. Djumala, nan juga pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB (2017–2021), menekankan bahwa penguatan hubungan bilateral kedua negara tidak hanya krusial bagi kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga untuk memperkuat sentralitas ASEAN.

Akar Konflik Candi Preah Vehear

Khusus pada rumor politik-keamanan, Dubes Djumala menyoroti bentrok berkepanjangan antara Tailan dan Kamboja mengenai kepemilikan area di sekitar Candi Preah Vehear. Jika terus dibiarkan, sengketa ini berpotensi mengganggu stabilitas area ASEAN. Menurutnya, bentrok di dekat candi antik tersebut tetap terus berjalan hingga kini, meski dalam skala kecil.

Secara historis, sengketa kepemilikan candi ini sebenarnya pernah dimediasi oleh International Court of Justice (ICJ) pada 1962. Keputusan ICJ saat itu menegaskan bahwa Candi Preah Vehear berada di wilayah Kamboja berasas peta nan dibuat Prancis pada 1907. Selanjutnya, pada 2008, UNESCO menetapkan candi tersebut sebagai situs Warisan Dunia milik Kamboja.

Namun, keputusan ICJ dan UNESCO belum sepenuhnya menuntaskan sengketa. Tidak adanya keputusan nan jelas dan tegas mengenai garis pemisah wilayah di sekitar candi menjadi pemicu utama bentrok bersenjata nan tetap terjadi di sepanjang perbatasan.

Menjaga Sentralitas dan Citra ASEAN

Dubes Djumala menyatakan bahwa situasi ini memperlihatkan paradoks di Asia Tenggara: warisan peradaban nan semestinya menjadi sumber kebanggaan justru berubah menjadi sumber sengketa. Jika sengketa ini bereskalasi, gambaran area nan mengusung semboyan ASEAN Centrality dalam geopolitik Indo-Pasifik dapat meluntur.

“Jika ASEAN mau berdikari dalam geopolitik Indo Pasifik, dia kudu bisa menyelesaikan sengketa internalnya. Indonesia nan pernah menjadi ahli tenteram di kawasan, bisa menawarkan diri untuk memediasi bentrok kedua negara dengan mengedepankan perbincangan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian,” tegas Dubes Djumala dalam keterangan tertulisnya.

(RO/Z-1)