Insentif Motor Listrik "Cuma" Rp3 Juta, Pengusaha Sorot APBN-Desak Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit. Program tersebut mempunyai anggaran Rp3 triliun dan diarahkan untuk mendukung pembelian hingga 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut penyaluran insentif tersebut kemungkinan belum bakal mencapai sasaran 1 juta unit pada tahun ini. Pemerintah juga memperkirakan realisasi penjualan nan memanfaatkan insentif hingga akhir 2026 hanya sekitar 100 ribu unit.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menilai besaran insentif memang perlu disesuaikan dengan keahlian anggaran pemerintah. Namun, industri memerlukan kepastian mengenai skema nan bakal bertindak agar dapat menyusun rencana upaya dengan lebih jelas.

"Ya sebenarnya relatif, cukup enggak cukup itu sangat tergantung, tapi kan kita memaklumi ya, keahlian anggaran APBN pemerintah nan mungkin barangkali prioritas-prioritasnya kan terlihat banget sekarang kemana dan sebagainya itu," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Senin (24/8/26).

Bagi pelaku industri, nominal insentif bukan satu-satunya aspek nan menentukan pergerakan pasar. Durasi program juga menjadi pertimbangan lantaran keputusan produksi dan investasi memerlukan horizon waktu nan lebih panjang.

Budi berambisi pemerintah tidak membikin program insentif hanya untuk satu tahun anggaran. Skema nan bertindak selama beberapa tahun dinilai dapat memberikan ruang bagi industri untuk mempersiapkan kapabilitas sekaligus mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian.

"Sebetulnya di kita juga ada pemikiran jika memang ideal mungkin ya jika bisa sama dengan nan 2023-2024 gitu (Rp7juta per unit). Kalau mungkin tidak, ya kita memaklumi ya lantaran mungkin pemerintah kan lebih tahulah. Tetapi nan krusial sebetulnya adalah skemanya, skemanya sama jangka waktunya," ujarnya.

Kepastian waktu menjadi semakin krusial lantaran info mengenai insentif telah beberapa kali muncul di tengah pasar. Jarak nan terlalu panjang antara pengumuman dan penyelenggaraan dapat membikin konsumen memilih menunda pembelian sembari menunggu patokan final.

Budi menyebut pola tersebut pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Minta Kepastian

Dia berambisi keputusan pemerintah kali ini dapat segera diikuti dengan patokan teknis sehingga industri dan masyarakat tidak kembali berada dalam kondisi menunggu.

"Dan kemudian selain skema mungkin dengan multi-year juga adalah tenor waktunya tadi kan, tenor waktunya dalam makna mungkin ya cukup cukup lama, jangan hanya setahun. Kalau besarannya kita relatif ya. Karena kan pemerintah juga pernah menyampaikan mungkin dengan PPN DTP, jika PPN DTP kan angkanya enggak gede juga. Kemudian muncul 7 juta, kemudian pernah menyampaikan juga 7 juta dan sekarang Pak Menteri Keuangan menyampaikan 3 juta. Ya nan krusial kepastian aja lah, gitu," kata Budi.

Kepastian tersebut bakal menentukan respons pasar setelah pemerintah mengumumkan insentif Rp3 juta per unit. Tanpa kejelasan waktu eksekusi, konsumen berpotensi kembali menahan pembelian dan membikin pasar motor listrik semakin susah mengejar sasaran nan telah ditetapkan pemerintah.

"Yang krusial kepastian lah gitu agar kelak industri jangan terpengaruh, masyarakat juga mungkin barangkali bisa langsung memanfaatkan skema itu. nan terjadi jika misalnya enggak ada kepastian kan masyarakat jadi nunggu kan, nunggu kapan gitu kan, jadi akhirnya enggak ada penjualan, kita turun banget tahun ini kita," ujar Budi.

(dce) [Gambas:Video CNBC]