Jumhur: Negara Besar Tak Boleh Mundur dari Tanggung Jawab Lingkungan

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam lanskap global, kehadiran BRICS bisa memperluas tata kelola lingkungan hidup bumi nan lebih representatif dan efektif. Pasalnya, BRICS memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi beragam tantangan lingkungan nan semakin kompleks.

Hal tersebut terungkap dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara personil BRICS di New Delhi, India, Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan aktivitas diawali dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Setelah itu, pernyataan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat. Pertemuan ini sendiri dihadiri oleh 10 dari 11 negara personil BRICS.

Melalui paparannya, Jumhur merasa prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, di saat nan sama berat ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global.

Menurut Jumhur, langkah bumi dalam mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya bakal membentuk keberlanjutan pembangunan global.

Lantas, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem nan sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkepanjangan jangka panjang.

Perlu diketahui, Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu jenis nan diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung. Ekosistem laut Indonesia nan terletak di jantung Segitiga Karang menjadi rumah bagi 23% rimba mangrove, 16% jenis ikan laut global, 10% jenis karang dunia, dan beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi.

Keanekaragaman hayati nan luar biasa ini mendukung jasa ekosistem nan krusial untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nan membentang di lebih dari 17.000 pulau, dengan lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan musibah mengenai suasana telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia. Ancaman ini tentu dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.

"Oleh lantaran itu, bagi Indonesia, penyesuaian suasana bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkepanjangan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia nan handal terhadap suasana dan sebagai support terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur dalam keterangannya, ditulis Rabu (19/8/2026).

Jumhur juga mengatakan bahwa solusi berkepanjangan tidak hanya kudu berasal dari pengetahuan pengetahuan nan canggih, melainkan juga dari kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat adalah pihak pertama nan merasakan akibat perubahan suasana dan mempunyai wawasan nan tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional nan sukses dari Indonesia, ialah sistem irigasi Subak di Bali nan mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Selain itu, terdapat Sasi Lompa di Maluku, sebuah sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig, sebuah sistem norma budaya nan digerakkan oleh masyarakat di Bali.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga perangkat nan efektif untuk penyesuaian dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi akibat iklim," terang Jumhur.

Sebagai catatan, aktivitas nan berjalan 2 hari itu dihadiri Delegasi RI dari KLH antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakarn Lahan Dasrul dan Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]