KAGEOGAMA Dukung Bursa Mineral Strategis: Dari Kekayaan Geologi Menuju Kedaulatan Nilai

1 jam yang lalu 3
 Dari Kekayaan Geologi Menuju Kedaulatan Nilai Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026) sore.(Dok Biro Setpres)

IKATAN Alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (KAGEOGAMA) mendukung rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai fondasi Indonesia Reference Price. Bagi KAGEOGAMA, kebijakan ini menyentuh persoalan nan lebih mendasar daripada sekadar tempat transaksi: apakah kekayaan pengetahuan bumi Indonesia dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi nan transparan, berkekuatan tawar, dan betul-betul kembali sebesar-besarnya kepada bangsa. 

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut pengawasan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor dalam 2 bulan 13 hari menemukan potensi tambahan sekitar US$5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga.

Pada penyampaian RAPBN 2027 di hari nan sama, Presiden mengumumkan sasaran BMKS beraksi mulai 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK untuk membangun nilai referensi Indonesia.

Ketua Umum KAGEOGAMA periode 2024–2027, Sonny Yudhistira, menilai arah kebijakan tersebut relevan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara dengan pedoman sumber daya pengetahuan bumi nan besar. Menurutnya, kelebihan sebagai produsen tidak cukup andaikan negara tidak mempunyai sistem nan bisa menjaga integritas data, kualitas komoditas, dan kelaziman transaksi. 

“Ini momentum untuk memperbaiki hubungan antara sumber daya nan kita miliki dan nilai nan kembali kepada bangsa. KAGEOGAMA mendukung arahnya dengan satu prinsip: tata kelola kudu berbasis ilmu, transparan, kompetitif, dan dapat dipercaya. Negara tidak cukup hanya mempunyai komoditas; negara kudu bisa menjaga integritas sistem nan membikin komoditas itu dihargai secara wajar," ungkap Sonny Yudhistira dalam siaran tertulis pada Kamis (20/8). 

Pernyataan itu sejalan dengan karakter KAGEOGAMA sebagai jejaring alumni nan berkecimpung lintas pertambangan, energi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, riset, dan sektor strategis lain. 

Organisasi ini juga mendorong kerjasama pengetahuan melalui aktivitas riset, pengembangan kompetensi, dan keterhubungan alumni dengan kampus. Sementara itu, Wakil Ketua Umum KAGEOGAMA, Mohamad Amin Ahlun Nazar, menempatkan persoalan nilai referensi pada titik jumpa antara pengetahuan bumi dan pasar. Menurut Amin, nilai mineral tidak lahir dari nama komoditas semata. 

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Tantangan kita adalah membangun rantai kepercayaan nan utuh dari info bor sampai perjanjian jual-beli. Kalau info pengetahuan bumi nan membuktikan apa nan kita miliki tidak terhubung dengan standar mutu dan info transaksi nan membentuk harga, kita kehilangan sebagian kendali atas proses pembuatan nilainya," ungkap Amin. 

Amin menilai Indonesia Reference Price lantaran itu tidak boleh menjadi satu nomor administratif nan mengabaikan perbedaan karakter komoditas. 

Dua produk mineral dengan nama nan sama dapat mempunyai nilai nan berbeda lantaran kualitas, spesifikasi, lokasi, biaya pengolahan, dan biaya logistiknya berbeda. Harga referensi nan kuat kudu bisa menangkap realitas tersebut secara konsisten dan dapat diaudit.

“Harga referensi tidak menjadi andal hanya lantaran diumumkan alias diwajibkan. Sebuah benchmark memperoleh wibawa ketika pelaku pasar percaya pada info di belakangnya, spesifikasinya konsisten, transaksinya cukup dalam, penyelesaiannya dapat diandalkan, dan harganya betul-betul merefleksikan transaksi riil," jelasnya. 

Lebih lanjut, OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS. Pemerintah juga menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa dibahas dan diterbitkan pada September 2026 sebelum operasional pada 1 Januari 2027. 

Menurut KAGEOGAMA, agenda nan ketat tersebut membikin kreasi fondasi pasar menjadi pekerjaan nan sangat mendesak. Fondasi itu mencakup standar spesifikasi komoditas nan terukur, pengetesan dan laboratorium nan independen, ketertelusuran asal komoditas, kepastian legalitas, integrasi info lintas institusi, sistem penyerahan dan penyelesaian transaksi nan andal, serta partisipasi pasar nan cukup luas untuk membentuk likuiditas. Tanpa itu, sebuah bursa dapat beraksi secara administratif tetapi belum tentu menjadi rujukan nilai nan dipercaya. 

“Yang kudu kita kejar bukan sekadar bursa nan mulai melangkah pada 1 Januari. nan lebih krusial adalah membangun nilai referensi nan tetap dipercaya 5, 10, apalagi 20 tahun kemudian. Kredibilitas tidak bisa diluncurkan dengan seremoni; dia dibangun transaksi demi transaksi," ungkap Amin. 

Sonny menegaskan KAGEOGAMA memandang BMKS sebagai ruang kerjasama lintas disiplin, bukan semata agenda sektor keuangan. 

Geolog, mahir sumber daya dan cadangan, metalurgi, pertambangan, lingkungan, logistik, perdagangan, hukum, teknologi, dan regulator kudu berjumpa dalam satu arsitektur info dan tata kelola nan sama. 

“KAGEOGAMA mau berada pada ruang kontribusi itu. Alumni kami bekerja dari eksplorasi, perkiraan sumber daya, operasi tambang, konsultansi, energi, lingkungan, hingga riset. Jika pemerintah memerlukan masukan keilmuan, kami siap ikut memastikan bahwa kebijakan besar ini dibangun di atas info dan praktik nan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Sonny. 

Bagi KAGEOGAMA, keberhasilan BMKS pada akhirnya bukan diukur dari gedung, layar perdagangan, alias besarnya volume transaksi semata. Ukurannya adalah apakah Indonesia memperoleh info nan lebih jujur, penerimaan negara nan lebih akurat, posisi tawar nan lebih kuat, hilirisasi nan semakin bernilai, faedah nan lebih setara bagi wilayah penghasil, dan pengelolaan sumber daya nan tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan serta generasi berikutnya.

“Geologi memberi tahu kita apa nan dimiliki bangsa ini. Tata kelola nan andal menentukan berapa besar nilainya nan betul-betul tinggal di Indonesia," jelas Amin. (E-4)

Selengkapnya