KDM Targetkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Perampingan OPD dan Pembentukan BUMD Sanggabuana

HARI Jadi Provinsi Jawa Barat ke 81- Tahun diperingati Rabu malam di Pasanggrahan Pancarasa alias laman Gedung Sate Bandung.

Diawali dengan rapat paripurna nan dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna dilanjutkan dengan prosesi pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat dan ditutup dengan pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menutup malam puncak, tamu undangan dan pengujung nan datang dihibur oleh penampilan artis Rizky Febian.

Dalam sambutannya Gubernur KDM - sapaan berkawan gubernur - mengatakan di usianya nan mencapai 81 tahun semestinya pada saat ini Jawa Barat sudah sampai pada puncak kesuksesannya.

"Karena kita mempunyai seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur nan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat," ujarnya, Rabu (19/8/2026).

Namun potensi itu tetap belum merata dan ada distorsi pembangunan antar kabupaten dan kota, juga dengan provinsi. Untuk itu, perlu ada orkestrasi arah pembangunan dan penggunaan anggaran nan dipimpin gubernur dan wakil gubernur.

"Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran nan berkarakter administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu," ujarnya.

Kebutuhan dasar pendidikan dimana rata-rata lama sekolah kudu diperbaiki lantaran nomor partisipasi pendidikan dasar 9 tahun belum optimal. Penambahan ruang kelas baru hingga danasiwa menjadi program prioritas. Tidak hanya sekolah SD, SMP, dan SMA, pendidikan paket A, B dan C juga menjadi perhatian.

KDM juga menyoroti disparitas ekonomi antara kabupaten dan kota di Jawa Barat. Bekasi dengan bayaran tinggi jauh berbeda dengan wilayah Majalengka, Kuningan hingga Indramayu. Disisi lain, standar hidup masyarakat ditetapkan sama.

"Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, jika di Kuningan alias Majalengka beras tidak beli lantaran panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi Jawa Barat tertinggi kudu mempunyai implikasi terhadap kesiapan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat," tegasnya.

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk juga menjadi aspek jasa dasar nan menjadi konsentrasi utama. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan kesehatan dari tingkat rujukan pertama di desa sampai pada tingkat rujukan kedua apalagi ketiga. 

KDM juga menargetkan efesiensi anggaran dengan melakukan perampingan kelembagaan. Jumlah orang nan bekerja sebagai tenaga pemerintah Provinsi Jawa Barat kudu betul-betul didasarkan pada nomor kebutuhan jasa dasar masyarakat. Jumlah kedudukan bakal dirampingkan demikian juga jumlah organisasi perangkat wilayah (OPD).

"Ada nan tetap, ada nan dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada nan tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan finansial nan efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, jika jumlah kedudukan sangat banyak tetap bakal mempengaruhi kekuatan fiskal," jelasnya.

Efesiensi pada BUMD juga bakal dilakukan. Tidak ada lagi kepala dan komisaris dalam jumlah banyak. BUMD diharapkan mempunyai kontribusi besar terhadap penunjang aktivitas pemerintah untuk memberikan jasa publik terhadap masyarakat secara kuat. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai aset pemerintah.

BUMD tersebut bakal digabungkan dalam satu holding BUMD Sanggabuana dan bakal dikelola oleh orang-orang nan ahli di bidangnya, melalui seleksi terbuka.

"Untuk itu di usia 81 provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukanperubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan nan mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, mempunyai visi besar bagi keahlian kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara berjenjang menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka," tuturnya. (RO/Z-2)