Kejagung Hentikan Pengumpulan Data soal Masalah MBG

5 jam yang lalu 3

ARTICLE AD BOX

Kejagung Hentikan Pengumpulan Data soal Masalah MBG

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menghentikan aktivitas pengumpulan info dan keterangan soal penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengonfirmasi soal surat info nan memuat patokan agar pengumpulan info itu dihentikan.

"Surat itu dikeluarkan lantaran pemisah waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan agar tidak disalahgunakan," kata Anang di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7).

Surat info itu Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 nan diterbitkan pada Jumat (10/7) dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi.

Sebelumnya Jampidsus telah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Isinya memerintahkan seluruh kepala kejaksaan tinggi menginventarisasi dan melaporkan masalah dalam penyelenggaraan MBG.

Dengan adanya disposisi jaksa agung, pengumpulan info dan keterangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seluruh kepala kejaksaan tinggi diminta menghentikan aktivitas tersebut di wilayah norma masing-masing.

Disposisi dari Jaksa Agung dikeluarkan setelah beredar Surat Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah mengenai adanya pemeriksaan terhadap pengelola SPPG oleh kejaksaan.

Di surat itu, disampaikan agar personel Polri nan menjadi pengelola SPPG diminta tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa prosedur pendampingan nan sah.

Terkait perihal itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menegaskan tidak melakukan penggeledahan, pemeriksaan, maupun operasi tangkap tangan terhadap pengelola SPPG. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arfan Triono mengatakan seluruh kejaksaan negeri di Jawa Tengah melaksanakan pengumpulan info dan keterangan di titik-titik SPPG. (Ant/H-4)

Selengkapnya