Kemenpora: Anggaran Cabor Prioritas di Asian Games 2026 Sudah Cair

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi meluncurkan alokasi anggaran unik untuk membiayai keberangkatan kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang.

Langkah ini diambil sebagai corak support penuh pemerintah terhadap persiapan atlet di arena multi-event terbesar se-Asia tersebut.

Kepastian mengenai kebijakan pendanaan ini disampaikan langsung Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. Peresmian alokasi ini sekaligus menjawab kepastian support operasional dari negara di tengah persiapan intensif nan tengah berjalan.

Surono menjelaskan konsentrasi utama dari pembiayaan negara kali ini bakal diarahkan secara spesifik. Anggaran pemerintah bakal diprioritaskan bagi cabang-cabang olahraga nan masuk dalam kategori unggulan serta mempunyai rekam jejak prestasi nan jelas.

"Khusus untuk pengiriman kontingen, kami sudah meluncurkan anggaran nan mungkin dirasa cukup untuk cabor-cabor prioritas unggulan," ujar Surono di Rapat Anggota Luar Biasa NOC Indonesia, Senin (20/7).

"Sehingga konsentrasi utama pemerintah memang betul-betul tertuju pada efektivitas keterwakilan prestasi, di mana pembiayaan bakal mengawal penuh sasaran capaian lencana nan sudah dipetakan sebelumnya," tambahnya.

Langkah Kemenpora nan bergerak sigap meluncurkan anggaran ini diapresiasi positif oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Kepastian biaya dari pemerintah dinilai memberikan ketenangan bagi cabor-cabor utama untuk konsentrasi mematangkan program latihan operasional mereka.

Alokasi biaya ini sejalan dengan pernyataan Menpora Erick Thohir dalam rapat kerja berbareng Komisi X DPR RI pada awal Juni lalu. Dalam forum tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan pagu anggaran sebesar Rp61 miliar nan dialokasikan unik demi menyokong kebutuhan kontingen Indonesia di Aichi-Nagoya.

Meskipun anggaran negara sebesar Rp61 miliar tersebut sudah disiapkan untuk cabor prioritas, pihak Kemenpora tetap membuka ruang koordinasi berbareng KOI dan Tim Chef de Mission (CdM).

Kemenpora juga memahami adanya kebijakan dari KOI nan membuka opsi keberangkatan lewat jalur berdikari bagi beberapa cabor. Kebijakan berdikari alias non-APBN tersebut disepakati guna menyiasati keterbatasan kuota pembiayaan negara nan kudu dibagi secara selektif.

[Gambas:Video CNN]

(aft/wiw)

Add as a preferred
source on Google