Kemnaker dan JICA Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jepang

ilustrasi(Antara)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berbareng Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) terus memperkuat kualitas dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) nan bekerja di Jepang. Langkah ini dilakukan melalui penguatan akomodasi pelatihan, peningkatan kapabilitas instruktur, serta penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari JICA-Kemnaker Final Activity Sharing Seminar berjudul “Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023-2026”. Forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian aktivitas selama periode 2023-2026 sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan ke depan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari nomor statistik penempatan semata. Menurutnya, konsentrasi utama kudu bergeser pada kemitraan pengembangan sumber daya manusia (SDM) nan memberikan pelindungan menyeluruh.

“Keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari nomor statistik penempatan tenaga kerja semata. nan terpenting adalah menggeser paradigma dari sekadar penempatan tenaga kerja menjadi kemitraan pengembangan SDM nan memberikan pelindungan secara menyeluruh,” ujar Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8).

Peningkatan Signifikan Peserta TITP dan SSW

Cris menjelaskan bahwa peningkatan mobilitas tenaga kerja perlu diiringi kesiapan kompetensi dan pelindungan nan kuat. Hal ini menjadi krusial mengingat lonjakan jumlah peserta pada sejumlah skema mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Jepang.

Data menunjukkan, pada skema Technical Intern Training Program (TITP), jumlah peserta meningkat tajam dari 43.145 orang pada 2022 menjadi 124.967 orang pada 2025. Sementara itu, peserta Specified Skilled Worker (SSW) juga bertambah dari 12.634 orang menjadi 86.955 orang pada periode nan sama.

Untuk memastikan lonjakan jumlah tersebut diikuti kesiapan nan baik, telah dilakukan survei prasarana terhadap 21 akomodasi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP/BPVP). Survei ini bermaksud memastikan akomodasi training bisa mendukung pembekalan calon pekerja sebelum diberangkatkan ke Jepang.

Penguatan Kapasitas Instruktur dan Kurikulum

Selain infrastruktur, penguatan kapabilitas pembimbing menjadi pilar utama. Sebanyak 200 pembimbing dari tujuh lembaga training telah mengikuti program peningkatan keahlian bahasa Jepang. Selain itu, 48 pembimbing balai vokasi mengikuti program Training of Trainers (ToT).

Calon pekerja tidak hanya dibekali keahlian teknis, tetapi juga bahasa, budaya, etika, kedisiplinan, hingga kebiasaan di lingkungan kerja Jepang. Penyesuaian kompetensi dilakukan melalui pendekatan demand-driven agar sesuai dengan kebutuhan industri di Negeri Sakura.

Kegiatan kerja sama ini juga mencakup penyusunan SSW Output Matrix pada 16 bagian serta pembangunan jejaring dengan pemerintah wilayah di beragam prefektur di Jepang, seperti Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto.

Cris kembali menegaskan bahwa tingginya nomor keberangkatan kudu dibarengi dengan agunan kualitas. “Tingginya jumlah keberangkatan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan andaikan tidak disertai kompetensi nan sesuai, info nan cukup, pemahaman terhadap lingkungan kerja, serta agunan pelindungan bagi pekerja,” pungkasnya.